Kegiatan Konferensi Internasional ICESH 2025 di Universitas Malahayati | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Narasumber dalam konferensi internasional The 2nd International Conference on Economy, Social, and Humanity (ICESH) 2025, di Universitas Malahayati, Bandar Lampung, memaparkan materi terkait sustainable developmen goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu pemateri dari University of Gambia, Republic Gambia, Dr. Gabriel Badjie, HTC, BA, MM, menyampaikan materi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan persinggungan antara ekonomi, kebijakan, dan hukum lingkungan.

Dr. Gabriel mengatakan, saat ini implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia di tengah lingkungan bisnis global dan domestik yang penuh ketidakpastian, menghadirkan beberapa tantangan krusial.

Tantangan-tantangan ini mencakup dimensi ekonomi, kelembagaan, sosial, dan lingkungan. Doktor Gabriel memberikan paparan terkait arti perang dagang, tarif, dan penarikan diri Amerika dari Keterlibatan global bagi Implementasi SDGs.

Menurutnya, perang dagang dan penarikan diri Amerika dalam perjanjian internasional telah menimbulkan dampak global yang substansial, terutama dalam menghambat kemajuan menuju SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tindakan-tindakan ini mengganggu kerja sama internasional, melemahkan dukungan finansial dan kebijakan untuk pembangunan global, dan mengikis kepercayaan kelembagaan," kata Gabriel Badjie, Senin (28/7/2025).

Gabriel juga memaparkan sejumlah SDG 1 tanpa kemiskinan dan SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembatasan perdagangan mengurangi ekspor dari negara-negara berkembang, yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja, terutama di bidang pertanian dan manufaktur.

"Negara-negara yang bergantung pada pasar global untuk pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan ekonomi, yang meningkatkan kemiskinan. Lalu SDG 2 tanpa kelaparan, dimana gangguan dalam perdagangan pertanian misalnya kedelai dan beras, bisa meningkatkan kerawanan pangan di wilayah berkembang," ujar Gabriel.

Lalu SDG 9 mencakup industri, inovasi, dan infrastruktur, yang membuat meningkatnya biaya impor mesin dan bahan baku menghambat industrialisasi di pasar negara berkembang.

SDG 10 mengurangi ketimpangan, dimana paparan risiko perdagangan memperburuk ketimpangan global, yang secara tidak proporsional memengaruhi negara-negara kurang berkembang.

SDG 13 aksi iklim, penarikan diri AS dari perjanjian iklim melemahkan kepemimpinan iklim global, momentum yang melemah mengurangi pendanaan iklim dan ambisi negara lain.

Gabriel menyebut, lambatnya investasi sektor swasta dalam proyek-proyek berkelanjutan, disebabkan oleh risiko yang dirasakan dan imbal hasil jangka pendek yang lebih rendah.

"Ketergantungan pada ekspor komoditas membuat Indonesia, rentan terhadap perubahan permintaan global misalnya minyak sawit dan batubara, akibat ketidakkonsistenan kebijakan dan tata kelola," sebut Gabriel.

Selain itu, kebijakan yang terfragmentasi antar kementerian dan daerah menyulitkan koordinasi, dimana pergeseran prioritas politik dan pergantian kepemimpinan di tingkat lokal, dapat menghambat atau bahkan membalikkan inisiatif SDG.

Penegakan peraturan yang lemah, terutama di bidang-bidang seperti perlindungan lingkungan, menghambat kemajuan. Pendanaan terbatas untuk program SDG alokasi anggaran nasional yang tidak memadai untuk tujuan-tujuan terkait SDG, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Gabriel menyimpulkan, meskipun iklim bisnis sedang bergejolak, Indonesia masih dapat mencapai kemajuan substansial dalam pencapaian SDGs dengan reformasi yang terarah, tata kelola yang lebih baik, dan strategi yang inklusif.

Oleh karenanya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan swasta, sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. (***)

Editor : Febri Arianto