Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto menjelaskan, sebagian besar masyarakat yang kini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan TNBBS merupakan perambah. Tipologi masyarakat pun beragam, ada yang berasal dari Lampung Barat dan ada pula yang dari luar daerah.

"Beberapa bahkan mengklaim telah membayar pajak dan menolak keluar dari kawasan, padahal berdasarkan aturan, tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," jelas Ismanto.

Berdasarkan citra satelit yang diterima Balai Besar TNBBS, terdapat sekitar 21 ribu hektare lahan dalam kawasan TNBBS yang terdampak aktivitas manusia.

Dari luasan tersebut, teridentifikasi sekitar 1.962 gubuk yang tersebar di dalam kawasan. Saat ini, pihak Balai Besar TNBBS tengah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan fisik gubuk-gubuk tersebut.

Terkait pengawasan, Ismanto mengakui keterbatasan jumlah personel membuat pengawasan tidak bisa dilakukan selama 24 jam penuh. Meski demikian, patroli rutin tetap dilakukan dengan melibatkan TNI dan pihak terkait lainnya.

Ismanto juga turut menyinggung soal konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya harimau. Menurutnya, sebagian besar insiden tersebut terjadi di dalam kawasan taman nasional.

Oleh karenanya, pihak Balai Besar TNBBS terus menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, agar tidak terjadi lagi, terutama di wilayah penyangga. Sebab kawasan tersebut, merupakan bagian dari situs warisan dunia, sehingga Balai Besar sangat berharap dukungan semua pihak untuk menjaga kelestariannya. (***)