Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Bukan bencana alam.

Bukan krisis ekonomi.

Melainkan krisis kepercayaan publik.

Tahun 2023, seorang pemuda bernama Bima Yudho Saputro membuat video sederhana yang kemudian mengguncang Lampung. Video itu viral. Ditonton jutaan orang. Menjadi pembahasan nasional. Bahkan sampai menarik perhatian pemerintah pusat.

Yang membuat peristiwa itu penting bukanlah sosok Bima.

Tetapi pesan yang dibawanya.

Publik saat itu tidak sedang marah kepada satu orang. Publik sedang melampiaskan akumulasi kekecewaan yang selama ini tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk didengar.

Jalan rusak menjadi simbol.

Infrastruktur menjadi simbol.

Pelayanan publik menjadi simbol.

Dan Lampung mendadak menjadi contoh bagaimana sebuah daerah bisa kehilangan kendali atas narasi ketika masalah yang dirasakan masyarakat terlalu lama dibiarkan menumpuk.

Tiga tahun berlalu.

Kini suasana sudah berbeda.

Media sosial pemerintah jauh lebih aktif.

Kepala daerah jauh lebih responsif.

Konten pembangunan jauh lebih banyak.

Kamera hadir hampir di setiap kegiatan.

Namun justru di sinilah muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur.

Apakah Lampung benar-benar sudah belajar dari kasus Bima?

Ataukah kita hanya belajar bagaimana mengelola dampak viralnya?

Karena sesungguhnya pelajaran terbesar dari peristiwa Bima bukanlah pentingnya membuat konten yang baik.

Bukan pula pentingnya memperbaiki citra daerah.

Pelajaran terbesarnya adalah bahwa kritik publik tidak pernah muncul secara tiba-tiba.

Kritik lahir dari persoalan yang dirasakan terus-menerus.

Ketika masyarakat merasa didengar, kritik akan menjadi masukan.

Tetapi ketika masyarakat merasa hanya didengarkan saat masalahnya viral, kritik bisa berubah menjadi ledakan.

Hari ini hampir semua kepala daerah di Lampung memiliki akun media sosial yang aktif.

Setiap kegiatan terdokumentasi.

Setiap kunjungan terpublikasi.

Setiap program memiliki video pendek yang menarik.

Tidak ada yang salah dengan itu.

Justru pemerintah memang harus terbuka.

Namun ada satu hal yang perlu diingat.

Algoritma media sosial tidak pernah bisa memperbaiki jalan.

Algoritma tidak bisa memperbesar saluran drainase.

Algoritma tidak bisa mengatasi banjir.

Algoritma tidak bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Yang bisa melakukan itu adalah kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan keberanian menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya.

Masyarakat Lampung tentu mengapresiasi setiap upaya pemerintah yang bekerja dan berkomunikasi dengan baik.

Tetapi apresiasi tidak boleh membuat pemerintah terlena.

Karena publik hari ini jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu.

Mereka tidak hanya melihat video.

Mereka membandingkan video dengan kenyataan.

Mereka tidak hanya melihat kunjungan.

Mereka melihat hasil dari kunjungan tersebut.

Mereka tidak hanya melihat janji.

Mereka menunggu realisasi.

Di era digital, tantangan terbesar kepala daerah bukan lagi bagaimana terlihat bekerja.

Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan hasil kerjanya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebab ada satu pelajaran yang sering dilupakan dari kasus Bima.

Video itu sebenarnya bukan penyebab masalah.

Video itu hanyalah cermin.

Yang membuat Lampung menjadi sorotan nasional saat itu bukan karena ada kamera yang menyorot.

Melainkan karena ada kenyataan yang ikut terekam.

Karena itu, pemerintah daerah di seluruh Lampung perlu berhati-hati terhadap satu jebakan yang semakin nyata: merasa bahwa persepsi publik sudah membaik hanya karena konten media sosial mendapat banyak respons positif.

Persepsi bisa dibangun dalam hitungan menit.

Kepercayaan publik dibangun dalam hitungan tahun.

Dan kepercayaan publik bisa runtuh hanya dalam satu video viral.

Lampung tidak membutuhkan Bima berikutnya untuk mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai.

Lampung membutuhkan pemerintah yang mampu menjadikan kritik sebagai sistem peringatan dini, bukan sebagai ancaman.

Karena daerah yang maju bukanlah daerah yang bebas kritik.

Daerah yang maju adalah daerah yang mampu mendengar kritik sebelum kritik itu berubah menjadi viral.

Jangan sampai kita terlalu sibuk memperbaiki citra sehingga lupa memperbaiki akar persoalan.

Sebab sejarah sudah memberi pelajaran.

Ketika suara masyarakat terlalu lama diabaikan, satu video dari seorang warga biasa pun bisa mengguncang seluruh panggung kekuasaan.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama seorang kepala daerah.

Yang dipertaruhkan adalah nama baik Lampung itu sendiri. (Opini/EdAI)