PROBOLINGGO (Lampungpro.com)-Turunnya�Keputusan Presiden (Keppres) tentang Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru (BTS) membawa angin segar bagi�perekonomian di Jatim, terutama di sektor pariwisata yang lokasinya dekat dengan Bromo dan Semeru.

Dengan menjadi kawasan terpadu, maka potensi wisata di Bromo, Tengger dan Semeru bisa terintegrasi. Keluarnya Keppres akan disusul dengan dukungan dari Pusat ke Jatim, baik itu dari pembagian anggaran maupun supervisi.

Ia menjelaskan, kawasan terpadu BTS membuat potensi wisata lebih maksimal. Perekonomian di kawasan sekitar dan PAD kabupaten di wilayah sekitar Bromo, Tengger dan Semeru ikut terkerek.

"Dengan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal, akan berdampak pada datangnya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kondisi itu tentunya akan membawa angin segar bagi penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi wisata. Ditambah lagi berbagai produk kerajinan yang bisa menjadi buah tangan bagi para wisatawan," ujar Jarianto.

Dengan ramainya rumah makan dan penginapan di sekitar lokasi wisata, lanjutnya, tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha. Pemerintah daerah juga akan turut menikmati pemasukan berupa pajak rumah makan dan hotel yang jumlahnya tidak sedikit.

Jarianto menambahkan, keluarnya Keppres itu juga harus disongsong oleh masyarakat Jatim. Sebab, masyarakat harus siap menyongsong pelaksanaan kawasan wisata terpadu BTS. Optimalisasi wisata juga bisa dilakukan dengan menyeluruh secara gotong-royong.

Salah satu cara, katanya, yang bisa dilakukan dengan membekali masyarakat sekitar dengan kemampuan dan wawasan tentang objek wisata di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Dirinya juga mendorong adanya desa wisata, yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pendukung potensi wisata di kawasan tersebut. Sebab dengan konsep desa wisata, masyarakat menjadi bagian industri wisata yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi bagian penting dari objek wisata yang ada.

Dijabarkan bahwa badan otorita ini memiliki dua lapisan, yaitu dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI Rizal Ramli dan badan pelaksana, yang diketuai oleh dirinya sendiri selaku Menteri Pariwisata.