SETNOV KABUR, SETNOV PLESIRAN, KORUPTOR, LAPAS, JAWA BARAT, KPK, LAMPUNG

Menurut Febri, KPK mengingatkan agar Ditjen Pemasyarakatan tetap menjalankan rencana perbaikan sistem pengelolaan lapas yang perah disusun bersama KPK. Penyusunan rencana perbaikan itu dilakukan setelah KPK membongkar praktek suap di Lapas Sukamiskin pada 2018.

Saat itu, KPK menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein karena disangka menerima suap dari narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah untuk mendapatkan izin keluar lapas dan fasilitas mewah di dalam lapas Sukamiskin. Wahid dan Fahmi sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Saat itu, Ditjen Pemasyarakatan mewacanakan pemindahan narapidana korupsi ke lapas Nusakambangan.

KPK berharap Ditjen Pemasyarakatan bisa mengimplementasikan rencana tersebut. Setidaknya, kata Febri, Ditjen Pemasyarakatan dapat menyampaikan kepada publik perkembangan pelaksanaan rencana tersebut. "Jika masyarakat masih menemukan narapidana berada di luar lapas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," jelasnya.

KPK mengeluarkan pernyataan tersebut menyusul peristiwa dugaan kaburnya Setya Novanto saat berizin berobat di Rumah Sakit Santosa, Bandung pada Jumat, 14 Juni 2019. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Liberti Sitinjak menuturkan kejadian berawal saat mantan Ketua Umum Golkar tersebut dirawat di RS Santosa sejak 12 Juni 2019 karena masalah di lengannya. Pada Jumat kemarin, ia dijadwalkan akan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Liberti mengatakan pihaknya akhirnya menemukan Setya berada di Padalarang, Bandung pada pukul 18.00 di hari yang sama. Setya diduga pelesiran ke daerah Padalarang Bandung bersama istrinya, Deisty Tagor. Foto keduanya saat berada di sebuah toko bahan bangunan di daerah Padalarang tersebar di media sosial. Seusai kejadian ini, Kemenkumham memutuskan memindahkan Setya ke Lapas Gunung Sindur tadi malam.(**/PRO2)