Ilustrasi pangan. Stok pangan di Lampung cukup sampai akhir tahun. [Istimewa]

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengambil sejumlah kebijakan dan langkah untuk menurunkan angka inflasi. Hal itu untuk merespon data data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2023 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Lampung sebagai daerah inflasi tertinggi di Indonesia yakni menyentuh level 4,10%.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihani, memasuki minggu minggu I dan minggu kedua Desember, inflasi Lampung berada posisi di level tengah, tidak lagi di posisi atas.

"Beberapa program antisipasi sudah digulirkan. Seperti pemberian subsidi harga beras dengan volume 1.000 ton di semua kabupaten dan kota hingga akhir Desember 2023. Kemudian, subsidi harga cabai, gula, dan minyak goreng juga sudah dilaksanakan," kata Elvira Umihani, kepada Lampungpro.co, Selasa (19/12/2023).

Masalahnya, kata Elvira, ketersediaan yang masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, akibat gagal panen. Sementara masih ada produksi yang dijual ke luar daerah karena perdagangan bebas yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ini yang akan segera dibicarakan dengan dinas dan kabupaten/kota terkait," kata Elvira yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung itu.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung, Budiono, mengatakan untuk jangka pendek Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengitensifkan operasi pasar  dan pangan murah di beberapa tempat. Semoga di bulan Desember ini inflasi sudah lebih landai," kata Budiono.

Menurut Budiono, cabai dan bawang memang sebagian harus didatangkan dari daerah lain. Sementara di daerah lain pun produksi berkurang. "Jai kita dorong untuk dua komoditas itu, diperluas lahan tanamnya di Lampung," ujar Budiono.