Gubernur Lampung Saat Kerja Sama investasi di LEIF 2025 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

"Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Gubernur mengakui, Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH). Selama ini Lampung survive dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

Dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483.8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa, setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Oleh karenanya Pemprov Lampung memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha.

Gubernur Mirza juga turut menekankan, Lampung kini tengah berfokus pada upaya merajut dan mengkapitalisasi keunggulan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik.

Pemprov Lampung ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas. Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.

Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang Pemprov Lampung genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat.

Pemerintah pusat juga kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia. Lampung dinilai beruntung, karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.