Ilustrasi Honor Perangkat Desa | Ist/Lampungpro.co

SUKADANA (Lampungpro.co): Sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Timur, menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mereka mengadu, karena sudah lima bulan ini, Pemkab Lampung Timur tidak membayar honor perangkat desa.

Ketua Apdesi Lampung Timur, Guna Wijaya mengatakan, langkah tersebut dilakukan, karena sudah tidak ada solusi Pemkab Lampung Timur. Sebab sebelumnya, Apdesi Lampung Timur sudah menemui Sekda Lampung Timur.

"Namun Sekda menjanjikan akan dibayarkan pada September 2022, menunggu anggaran perubahan nanti. Namun kami tetap berangkat ke Kantor Kemendagri, untuk menyampaikan keluhan sejumlah kepala desa," kata Guna Wijaya dilansir Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Selasa (30/8/2022).

Ada pun keluhan yang disampaikan, utamanya terkait lambatnya pembayaran hak honor perangkat desa. Honor perangkat desa sendiri, mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan desa (Kaur), dan kepala dusun.

"Ini hak kami sudah lima bulanan, belum kami terima. Jumlah di Lampung Timur ada 264 kades, jika ditotal honor perangkat desa harus dibayarkan lima bulan terakhir ada Rp63 miliar," ujar Guna Wijaya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, berupaya mencarikan jalan keluar persoalan honor perangkat desa, yang sudah lima bulan belum terbayarkan. Mantan anggota DPRD Lampung itu berjanji, akan berkoordinasi dengan pihak legislatif.

"Memang uangnya belum ada, sehingga kami akan berkordinasi dengan DPRD untuk dilakukan pembahasan anggaran perubahan. Hal itu untuk dibayarkan kepada perangkat desa," jelas Azwar Hadi.

Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKB Ahmad Basuki ketika dimintai keterangan terkait keluhan kepala desa karena sudah lima bulan honornya belum terbayarkan, Ahmad Basuki tidak memberikan banyak penjelasan. "Saya belum dilantik," jawab Basuki melalui pesan WhatsApp. (***)

Editor : Febri Arianto

Kontributor : Agus Susanto