Menko Polkam Saat Kunjungi Polda Papua Barat Daya | Ist/Lampungpro.co

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Hengki Haryadi mengungkapkan, upaya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan.

Menurut Hengki, dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.

"Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya," ungkap Brigjen Hengki.

Hengki menegaskan, koordinasi antar lembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah. Pemerintah daerah dan aparat, perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

Prinsip tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, terkait keamanan yang harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap unsur terkait harus bekerja bersama, terkoordinasi, dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri.

Di sisi lain, Hengki juga menegaskan, personel Polri tetap harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Sebab pengabdian aparat negara, harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), serta langkah penanganan yang telah dilakukan.