BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Terkait adanya wabah pandemi Virus Corona (Covid-19) menjelang Ramadan yang melanda beberapa wilayah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menerbitkan maklumat nomor B-016/DP.P-IX/IV/2020, tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1441 H di tengah wabah pandemi Covid-19 ini.

Dalam surat maklumat yang ditandatangani oleh Ketua MUI Lampung Khairuddin Tahmid dan Sekretaris MUI Lampung Basyarudin Maisir ini, terdapat 9 poin yang menjadi panduan dalam melaksanakan Ibadah Ramadan ini. Adapun salah satu isi maklumatnya yakni umat Islam diminta untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah dan lainnya.

"Keempat, untuk silaturahim dan halal bihalal Hari Raya Idulfitri, sebaiknya dilaksanakan secara daring (online). Dengan memanfaatkan berbagai media seperti media sosial, video call, maupun teleconference," jelas dia.

Kelima, kepada umat islam agar membayarkan zakat mal, zakat harta, infak, dan shadaqah (ZIS), untuk disegerakan pembayarannya sebelum puasa Ramadan. Hal ini guna meringankan masyarakat (mustahik), yang terdampak Covid-19 dan zakat fitrah untuk dilaksanakan diawal-awal bulan Ramadhan.

Keenam, dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat harus meminimalkan kontak fisik langsung seperti berjabat tangan dan tatap muka ketika penyerahan zakat. Diupayakan jika memungkinkan, untuk melakukan layanan jemput zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), serta transfer layanan perbankan.

Ketujuh, mengajak masyarakat di Provinsi Lampung untuk saat ini agar tetap berada di tempat atau daerahnya masing-masing. Apabila yang berada di Lampung jangan bepergian ke luar daerah (mudik), dan yang dari luar daerah jangan memasuki Lampung sampai keadaan normal kembali.

Kemudian kedelapan, kepada umat islam untuk senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 ini.

Terakhir, masyarakat Lampung harus menyikapi pandemi wabah virus corona ini dengan serius, tetap tenang, jangan panik namun  tetap waspada, dan tidak mudah menerima informasi terkait Covid-19. Kecuali dari sumber informasi yang valid  dan terpercaya, serta tidak mengirim ataupun mengalihkan berita-berita yang membuat masyarakat resah. (FEBRI/PRO2)