Dialog produktif bertajuk 'Vaksinasi Gelombang Ketiga Dimulai', di Jakarta, Selasa (18/5/2021). LAMPUNGPRO.CO/KPCPEN

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah memulai vaksinasi tahap ketiga di DKI Jakarta dengan menyasar kelompok masyarakat rentan. Kegiatan ini dilakukan demi mempercepat cakupan vaksinasi dan menimbulkan herd immunity bagi 181,5 juta penduduk Indonesia.

Perlu diingat bahwa sasaran pertama saat kita setelah memasuki tahap ketiga yakni vaksinasi pada masyarakat umum adalah masyarakat rentan, terang Dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes pada acara dialog produktif bertajuk 'Vaksinasi Gelombang Ketiga Dimulai', yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Selasa (18/5/2021).

Masyarakat rentan yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di daerah risiko penularan Covid-19 yang tinggi atau zona merah. Kemudian yang juga masuk dalam kategori masyarakat rentan lainnya adalah ditinjau dari segi aspek sosial ekonomi ke bawah atau kurang beruntung, termasuk penyandang disabilitas, kata dr. Nadia lebih lanjut.

Kemenkes memberikan izin bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan vaksinasi tahap ketiga untuk pertama kali. Sejak 5 Mei kemarin DKI Jakarta memulai vaksinasi bagi masyarakat rentan sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan yang menginstruksikan agar pemerintah DKI Jakarta melaksanakan vaksinasi masyarakat terutama di kawasan kumuh, tegas dr. Ngabila Salama, MKM, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes Provinsi DKI Jakarta.

DKI Jakarta tengah melakukan vaksinasi kepada 445 RW yang menjadi prioritas penataan pemukiman di wilayah DKI Jakarta seperti yang tertuang dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2018. Kemudian vaksinasi dilakukan juga kepada RW yang terdapat transmisi lokal terhadap mutasi virus varian baru seperti B1617. Lalu ada juga yang dilaksanakan pada RT di kawasan zonasi merah dan oranye pada pelaksanaan PPKM Mikro, jelas dr Ngabila.

Vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat rentan di DKI Jakarta sejak 5-18 Mei 2021 mencapai 142 ribu orang. Namun begitu perlu dorongan terutama di tingkat lingkungan warga agar masyarakat mau untuk divaksinasi.

Alhamdulillah vaksinasi tahap ketiga ini kita lakukan dengan lancar. Tapi juga diharapkan masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, kata dr. Ngabila.

Irianto, Ketua RW 02 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, berpesan agar di tingkat RW perlu diperkuat kaderisasi hingga tingkat paling bawah, Bagaimanapun juga kader  tingkat RT/RW sangat penting artinya sebagai ujung tombak agar warga mau menjalankan program vaksinasi tersebut, ujarnya.

Irianto mengakui setelah dilakukan imbauan vaksinasi kepada warga, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah terutama kepada masyarakat golongan lanjut usia pada pelaksanaan vaksinasi tahap dua. Warga perlu diyakinkan bahwa vaksinasi ini tidak perlu dikhawatirkan berlebihan karena pada pelaksanaannya memang tidak ada efek samping yang dirasakan, terang Irianto.

Sebagai penutup, dr. Nadia mengimbau agar masyarakat hati-hati dalam menerima informasi terkait vaksinasi dan memastikan mendapat informasi dari sumber tepercaya. Selalu kita ingat bahwa masyarakat jangan memilih vaksin, karena semua vaksin itu sama baiknya. Jadi pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan vaksin bagi 181,5 juta orang itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh satu jenis vaksin saja, jelasnya.

KPCPEN dibentuk dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi pelayanan kesehatan. Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. (***)