Bupati Pesisir Barat Saat Hadiri Musrenbang | Lampungpro.co/Dok Kominfo

"Untuk menyusun RPJMD dan RKPD tersebut, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Maka dari itu, saya berharap agar forum ini dapat menjadi forum diskusi yang produktif sehingga dapat memperkaya dan menyempurnakan dokumen rancangan RKPD dan RPJMD," ujar Dedi Irawan.

Dalam dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD berupa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang terangkum dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, dokumen pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis, untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Pesisir Barat.

Selain itu, menurut Kepala Bappeda Lampung, Elvira Umihani, berdasarkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030 yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas yang akan dicapai dengan tiga misi atau disebut Tiga Cita yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Lalu memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif. Ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta tatakelola pemerintah yang efektif dan berintegrasi.

Sebagai langkah awal menuju Lampung Maju untuk mencapai Indonesia Emas, akan diwujudkan melalui tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), diharapkan Pemkab Pesisir Barat dapat memberikan dukungan sinergi program kabupaten/kota pada kebijakan tiga PHTC antara lain mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMdes Koperasi. Menyediakan pupuk organik melalui pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang dikelola oleh BUMdes/Koperasi. (***)

Editor : Febri Arianto