Mobil traktor milik PT BSA membersihkan tanaman petani penggarap di lahan sengketa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. [Suaralampung.id/Agus Susanto]

"Mau daftar tali asih atau mau apa bapak?" tanya seorang yang berjaga di posko Pokja tersebut.

"Tidak pak, saya ke sini ingin mempertahankan lahan saya, agar tidak kena serobot perusahaan,"jawab Rusmanto sambil menyodorkan sertifikat tanah.

Lalu pria bertopi dan berjaket gelap itu mendekati panitia pendataan tali asih dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Rusmanto dan dua rekannya menyodorkan surat sertifikat tanah miliknya. "Ini sertifikat saya silahkan dicek," kata Rusmanto.

Setelah dicek lembar demi lembar oleh salah satu panitia, lalu sertifikat tersebut difotokopi oleh pihak perusahaan.

"Ok nanti saya telepon pekerja kami yang sedang membajak lahan, agar tidak membajak lahan bapak," kata seorang pria yang diketahui pegawai perusahaan PT BSA itu.

Rusmanto mengatakan lahan miliknya seluas satu hektare yang saat ini ditanami sawit memiliki legalitas berupa sertifikat tanah. Berdasarkan peta, lahannya terhimpit oleh lahan yang diklaim milik PT BSA.

"Lahan saya hanya 1 hektare, dua rekan saya juga ini masing masing ada 1 hektare tapi ada suratnya, cuman lokasinya di tengah tengah milik lahan yang sengketa ini. Jadi kami ke sini ingin konfirmasi jangan sampai pembajak membajak lahan kami, takutnya terjadi salah komunikasi," kata Rusmato.

Perwakilan PT BSA Agus Susanto menjelaskan pihaknya akan memberikan kompensasi kepada penggarap lahan yang besarannya tergantung luasan tanaman dan jenis tanaman berikut usia tanaman.

Pihak perusahaan akan mendata masyarakat yang menggarap di atas lahan PT BSA bersama tim POKJA yang terdiri dari pihak perusahaan dan forkopimda Lampung Tengah.

"Dari pendataan itu kami bisa mengetahui data luas lahan, jenis tanaman, umur tanaman guna untuk menentukan nilai tali asih dari kami," terang Agus Susanto.