Tabik puunnn.......

Tak semua rakyat berpesta pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terutama kalangan media massa yang berharap momen Pemilu adalah masa panen, sehingga berhak juga ikut pesta. Masa dimana mereka meraih pendapatan dari iklan dan sosialisasi partai, calon legislatif, hingga calon presiden.

Tapi apa daya. Masa panen yang dinanti-nanti disapu badai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2033 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Merujuk PKPU itu, kampanye melalui media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring hanya dalam hitungan hari, yakni 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. 

Itu artinya cuma 21 hari para caleg, partai, dan capres boleh beriklan di media massa. Itu pun kalau media massa dapat, kalau tidak ya, gigit jari. 

Tak sedikit kalangan praktisi media massa yang menyanyangkan aturan itu, karena dinilai diskiminatif terhadap media sosial yang tak diatur penayangannya alias bebas. "KPU ini, sudah tak pasang iklan, eh malah batasi orang cari rezeki." Begitu keluh para pengelola media massa atas PKPU Nomor 15/2023 itu.

Dada mereka makin sesak manakala tahu anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk Pemilu 2024. Apalagi 60% anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang masuk kas KPU dan Bawaslu, berasal dari APBD Provinsi Lampung. 

Perinciannya untuk KPU Provinsi Lampung sebesar Rp188,2 miliar dan Bawaslu Provinsi Lampung sebesar Rp40,8 miliar. Selain itu, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan pengamanan Pemilu Rp6 miliar. Anggaran itu dibagi untuk Polda Lampung dan Korem 043/GATAM. 

Sementara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mendapat Rp3,5 miliar. Lalu ada juga yang disiapkan untuk kebutuhan dukungan Desk Pilkada kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.