Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Badri Yusuf, S.H. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp227,7 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung terkait penyampaian pendapat fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Rabu (5/11/2025).

Fraksi Gerindra menjadi salah satu pihak yang menyatakan mendukung rencana pinjaman, namun dengan sejumlah syarat ketat. Juru bicara Fraksi Gerindra, Badri Yusuf, menegaskan bahwa pinjaman daerah tidak boleh dilakukan tanpa kajian manfaat yang jelas.

“Peminjaman hanya dapat dilakukan bila disertai analisis manfaat ekonomi, kajian kemampuan membayar, serta persetujuan resmi sesuai PP Nomor 38 Tahun 2025,” ujarnya.

Gerindra meminta Pemkot memastikan proyek yang dibiayai dari pinjaman tersebut benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama pada perbaikan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas layanan kota. Fraksi juga menyoroti perlunya kejelasan target pendapatan daerah dari investasi aset serta konsistensi perhitungan fiskal yang diajukan dalam APBD.

Selain soal pinjaman, Fraksi Gerindra menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,9 triliun pada tahun 2026 cukup ambisius. Pemerintah daerah diminta memperkuat strategi penarikan PAD dengan inovasi pengelolaan aset, perluasan basis pajak, dan efisiensi administrasi keuangan.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar belanja daerah tidak terjebak pada belanja rutin semata. Anggaran perlu diarahkan ke belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru. Sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi pos anggaran terbesar juga diminta dikelola secara tepat sasaran dan efisien.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, yang hadir mewakili wali kota, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan dari fraksi-fraksi.

“Semua pendapat dari fraksi akan kami akomodasi. Setiap catatan akan menjadi perhatian kami dalam peningkatan kualitas pembangunan,” ujar Deddy.

Terkait rencana pinjaman daerah, Deddy memastikan pembahasan lanjutan akan dilakukan secara cermat dan transparan. “Peningkatan PAD akan kita intensifkan, penataan anggaran juga akan diperbaiki, dengan tetap mengedepankan efisiensi,” tandasnya. (***)

Editor : Sandy,