Pemprov Lampung Bersama Menteri PPPA | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menandatangani komitmen bersama pelaksanaan dan pengimplementasian pengarusutamaan gender (PUG) serta lerencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

Hal tersebut dilakukan, untuk mewujudkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui program Desa Tapis, serta peningkatan capaian provinsi dan kabupaten/kota layak anak tahun 2025-2030.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Sabtu (27/09/2025) ini, dengan penandatanganan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ratna Susianawati, serta seluruh kepala daerah atau perwakilannya.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, kehadiran Menteri PPPA di Lampung turut menjadi motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

"Lampung berkomitmen penuh untuk mendukung berbagai program strategis, yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA. Melalui Dinas PPPA Lampung serta bupati dan wali kota di Lampung, serta dukungan lintas sektor," kata Jihan Nurlela.

Pemprov Lampung sendiri, memiliki beberapa agenda utama yang akan terus disinergikan, kolaborasikan, dan jalankan bersama terkait PUG dan Anggaran Responsif Gender (ARG), provinsi layak anak (Provila), mengimplementasikan RBI melalui Program Desa Tapis yaitu Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas, yang merupakan desa binaan kolaborasi antara TP PKK Lampung, Pemprov Lampung, kabupaten/kota se-Lampung, dengan elemen masyarakat.

Pemprov Lampung juga menaruh perhatian serius pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini dilandasi menurut data Aplikasi Simfoni Kementerian PPPA, lima tahun terakhir Lampung mengalami tren kenaikan kasus kekerasan.

"Oleh karena itu, kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan Forum Partisipasi Publik (Puspa) untuk kesejahteraan perempuan dan anak," ujar Jihan Nurlela.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan meningkatkan sistem layanan rujukan terpadu, serta membangun jejaring kerja sama lintas sektor, agar setiap korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan mengoptimalkan aplikasi LampungIn sebagai pusat laporan masyarakat, yang terintegrasi dengan sistem pelaporan Kementerian PPPA. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus, sekaligus menurunkan angka kekerasan di masyarakat.

Wakil Gubernur Lampung berharap kepada seluruh pihak dapat ikut serta bersama, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengatasi hal tersebut, sehingga capaian dan komitmen tersebut dapat tercapai dan akan terus berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri PPPA, Arifah Fauzi mengungkapkan, pihaknya turut mengapresiasi atas komitmen Lampung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

"Kami ingin bersinergi dan berkolaborasi, terkait dengan apa yang bisa dakukan bersama di RBI ini, untuk menguatkan masyarakat kita untuk menjadi desa-desa yang ideal," ungkap Arifah Fauzi.

Arifah Fauzi berharap, langkah tersebut sebagai upaya untuk memberikan solusi dan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga diharapkan kolaborasi dan sinergi bisa lebih diperkuat lagi. (***)

Editor : Febri Arianto