Pemprov Lampung Raih Opini WTP | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tapi juga bukti komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Jumat (12/6/2026).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemprov Lampung Tahun 2025 ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung. Laporan tersebut, diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD Lampung.

BPK RI menyatakan opini WTP atas LKPD Pemprov Lampung Tahun 2025, setelah melakukan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. BPK menilai, laporan keuangan Pemprov Lampung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pencapaian tersebut, sekaligus menunjukkan konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

Gubernur Mirza menilai, penyusunan laporan keuangan yang baik, tidak terlepas dari kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD, serta proses pengawasan yang dilakukan berbagai pihak.

Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan yang berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Gubernur juga mengapresiasi BPK RI, yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan memberikan berbagai rekomendasi perbaikan, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Meski kembali memperoleh opini WTP, Pemprov Lampung tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Berbagai temuan yang masih perlu disempurnakan, telah ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi, sebagai pedoman perbaikan di masing-masing perangkat daerah.

Langkah tersebut dilakukan agar proses pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lampung.

Melalui tata kelola keuangan yang semakin baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto