Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (kiri) dan Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung H. Mikdar Ilyas. LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

Dia menyampaikan masyarakat Lmpung menggantungkan hidup pada tanaman singkong. "Maka kami memohon kepada semua Kementerian terkait agar tidak menganggap sepele persoalan ini Harpan saya sebagai Ketua Pansus dan petani Lampung harga kesepakatan dapat dijalankan dan berlaku nasional," kata Mikdar yang juga politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Mikdar pihaknya bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus memantau perkembangan usulan ini ke Kementerian. Harapannya usulan ini bisa berlaku nasional agar harga tapioka Lampung dapat bersaing.

Siapkan Hilirisasi Singkong

Di sisi lain, Gubernur Lampung, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (16/4/2025) Salah satu isu utama yang dibahas adalah hilirisasi.komoditas strategis pertama Lampung seperti singkong.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memperkuat hilirisasi, guna meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri. "Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Target pembangunan yang ingin dicapai Lampung, yakni harus selaras dengan pemerintah pusat. "Kami juga membahas isu seperti ketimpangan, tingkat kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Selain untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri, hilirisasi juga jadi solusi menjaga kestabilan harga hasil pertanian."Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa," ujar Gubernur Mirza.