Pemprov Lampung Bersama BPKP Lampung |Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel serta transparan, dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

Upaya tersebut, ditegaskan melalui audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dengan BPKP) Lampun, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekdaprov Lampung, Jumat (25/7/2025).

Pertemuan tersebut, menjadi langkah strategis Pemprov Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi dengan BPKP, menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan membawakan, audiensi tersebut, merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung yang menekankan pentingnya pendampingan BPKP bagi Pemprov Lampung.

"Amanah dari Gubernur Lampung adalah agar Pemprov Lampung senantiasa berdampingan dengan BPKP, berdiskusi, dan menyelaraskan pemahaman dalam menginterpretasikan sebuah kebijakan," kata Marindo Kurniawan.

Marindo menambahkan, hal tersebut dinilai sangat krusial, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kami harus memastikan, setiap regulasi yang dikeluarkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Dalam setiap pengambilan kebijakan, Gubernur Lampung meminta BPKP sebagai pembanding dari semua asumsi dan narasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk optimalisasi tata kelola seluruh aset dan keuangan di Pemprov Lampung," tambah Marindo Kurniawan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan mengungkapkan, pihaknya turut menyambut baik inisiatif Pemprov Lampung. Menurutnya, BPKP telah lama mengedepankan pendekatan kemitraan dengan pemerintah daerah.

"Eksistensi pendampingan antara BPKP pusat dan daerah sudah jauh dilakukan, jadi kami menyebut pemerintah daerah sebagai mitra, bukan objek. Oleh karena itu, kami mengajak untuk bersama-sama berdiskusi serta bertukar pikiran," ungkap Agus Setiyawan.

Agus menjelaskan, akuntabilitas adalah hal yang sangat penting, mengingat dana yang dikelola adalah dana publik yang bersumber dari rakyat, karena ada tiga fokus utama BPKP, yaitu manajemen pemerintah, manajemen risiko, dan pengendalian.

"Pemerintah memiliki peluang besar untuk dapat menghasilkan pendapatan dari aset-aset yang telah dimiliki. Pada prinsipnya, kami siap menjadi pendamping dan mitra yang akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut," jelas Agus Setiyawan.

Kolaborasi erat antara Pemprov Lampung dan BPKP ini, diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan. Dengan sinergi yang kuat ini, Pemprov Lampung optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto