Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya dalam memaparkan pandangan dari Fraksi Partai Gerindra | SANDY/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Fraksi Partai Gerindra menyambut positif atas pencapaian administrative pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra I Made Suarjaya (IMS) mengatakan, Fraksi Partai Gerindra mencatat beberapa hal atau isu substantive yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Efektifitas pencapaian target Pemerintah Provinsi Lampung, Optimalisasi pendapatan dan belanja, dan Sinkronisasi pelaksanaan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

IMS menganggap penting adanya efektifitas pencapaian target-target pembangunan dan pembiayaannya yang sudah dicanangkan bersama antara DPRD Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui kebijakan APBD. 

"Efektifitas menjadi penting mengingat belanja pemerintah daerah merupakan salah satu pendorong aktivitas perekonomian masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Lampung," ucapnya di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (14/7/2020).

PDRB tersebut dikatakan IMS, merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan, Efektifitas pencapaian target menjadi kata kunci yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan. 

"Hal ini mengingat dari sisi pendapatan dan belanja, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan tidak mencapai target 100%, sebagaimana tercatat pada Raperda yang diajukan ini. Pada sisi pendapatan, realisasi anggaran adalah sebesar 98,58%, meningkat dari pencapaian realisasi target APBD sebelumnya yang mencapai sebesar 89,45%, sedangkan pada sisi belanja realisasi anggaran adalah sebesar
94,25% juga meningkat dari pencapaian realisasi belanja TA 2018 sebelumnya yang mencapai sebesar 87,86%," jelasnya.

Dengan kondisi yang demikian IMS mengatakan, Fraksi Partai Gerindra memandang pentingnya kinerja OPD-OPD yang ada dalam merancang program-program pembangunan. OPD merupakan ujung tombak bagi penyerapan rencana anggaran yang telah disusun oleh DPRD Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga penting bagi Pemerintah untuk mendorong kinerja yang lebih baik pada OPD-OPD yang tidak mencapai target pencapaian program. 

"Tidak tercapainya program-program OPD pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target anggaran dan belanja secara keseluruhan, sehingga dorongan peran pemerintah daerah untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung melalui pertumbuhan ekonomi menjadi melambat," ungkap IMS.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, dikatakan Politisi asal Lampung Tengah ini, Fraksi Partai Gerindra melihat masih sangat pentingnya optimalisasi potensi-potensi pendapatan, khususnya yang secara langsung dibawah otoritas Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya terkait dengan pajak dan retribusi daerah. 

"Dari sisi pajak daerah, pemerintah harus lebih mengoptimalkan pajak air permukaan mengingat realisasi pendapatannya masih merupakan komponen yang rendah dalam kontribusinya pada realisasi pendapatan pajak daerah," ucap IMS.

Pencapaian kinerja pemerintah sesuai dengan target yang ada pada APBD secara efektif dan efisien menjadi kata kunci yang harus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memonitoring dan mengevaluasi OPD-OPD yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kesatuan rencana, koordinasi, pengorganisasian dan pengawasan sesuai dengan regulasi menjadi penting untuk pencapaian target-target pembangunan dan pembiayaan. 

"Dengan kesatuan gerak tersebut, Fraksi Partai Gerindra berharap pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih meningkat dengan realisasi program pembangunan dan rencana pembiayaan yang sesuai dengan target, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadikan APBD Provinsi Lampung sebagai instrument peningkatan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya," ungkapnya.

Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dimaksud, Fraksi Partai Gerindra menyatakan laporan tersebut dapat diterima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut. Dalam pandangan Fraksi Partai Gerindra tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra H. Rahmat Mirzani Djausal, ST., MM. dan Sekertaris Fraksi Ikhwan Fadil Ibrahim, SH.. (SANDY/PRO2)