Itjen Kemendagri Saat Pengawasan di Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik di daerah, saat exit meeting pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (12/5/2026).

Kegiatan exit meeting tersebut, merupakan rangkaian pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri, yang dilaksanakan di Provinsi Lampung sejak 5-12 Mei 2026.

Pengawasan dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan fokus pada aspek keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan aset, hingga program strategis pemerintah.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah, untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai catatan yang diberikan tim pengawas, harus dipandang sebagai bentuk pembinaan dan deteksi dini, agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Sekda juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk segera melakukan langkah perbaikan serta menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara berkala, kepada Inspektorat Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Harun Yuni Aprin mengungkapkan, pengawasan tahun ini mencakup pengawasan umum dan teknis yang lebih kompleks, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengawasan meliputi pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga program strategis nasional.

Menurut Harun, pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Ia menilai, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan di Lampung semakin efektif dan profesional.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mendukung program prioritas daerah, termasuk peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor pertanian, pengendalian inflasi, pengurangan angka pengangguran, serta percepatan pengentasan kemiskinan.

Pemprov Lampung optimistis, tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, tertib administrasi pemerintahan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto