Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Perkuat Akuntabilitas, Pemprov Lampung Dorong Kompetensi ke Para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
Lampungpro.co, 29-Apr-2026

Febri 175

Share

Pemprov Lampung Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah, melalui penguatan kompetensi para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Ada pun fokus utama diarahkan pada implementasi strategi konsolidasi paket pengadaan, serta optimalisasi sistem E-Purchasing, sebagai instrumen kunci pencegahan pemborosan anggaran.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Lampung, Sukmawan Hendriyanto mengatakan, pihaknya turut menekankan transformasi digital melalui E-Katalog bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih cepat, terbuka, dan akuntabel.

"Langkah ini akan membantu kami bekerja lebih rapi, meminimalisir potensi kesalahan, dan terpenting memperkuat kepercayaan publik, terhadap pengelolaan anggaran pemerintah," kata Sukmawan Hendriyanto saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku PBJ, Selasa (28/4/2026).

Pemprov Lampung menaruh harapan besar pada jajaran CPNS yang memiliki latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi. Kehadiran mereka dinilai sangat relevan, untuk mengakselerasi proses digitalisasi pengadaan, yang kini menuntut pemahaman mendalam terhadap sistem elektronik.

Agenda tersebut, bertujuan untuk memberikan panduan teknis mengenai peran dan tanggung jawab pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Narasumber dalam kegiatan ini, Hernaning Rangga Dita Utama dari LKPP RI, yang memaparkan pentingnya pemahaman batasan kewenangan guna menghindari risiko hukum.

Sementara itu, Yusron dari Biro PBJ Lampung menjelaskan kewajiban penggunaan produk dalam katalog serta prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK).

Melalui konsolidasi pengadaan, diharapkan tercipta efektivitas belanja yang sejalan dengan prinsip Value for Money, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya

Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved