Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat melantik pengurus PPTTI di Balai Keratin. LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, (Mirza) menyoroti peran strategis komoditas singkong dalam menggerakkan ekonomi daerah saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 di Balai Keratun, lantai III, Senin (19/5/2025). Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan bahwa rantai usaha singkong hingga produk turunannya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, yakni sekitar 7–8 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung yang tercatat mencapai Rp480 triliun setiap tahun.

“Sebagian besar perputaran ekonomi kita bersumber dari industri singkong dan tapioka. Yang membanggakan, ini semua dijalankan oleh masyarakat Lampung sendiri, dari hulu ke hilir — petani, pelaku industri, sampai pengusahanya,” ungkap Gubernur Mirza.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, provinsi ini mencatatkan produksi singkong tertinggi di Indonesia pada 2024, yakni sebesar 7,9 juta ton atau mewakili lebih dari separuh produksi nasional.

Melihat potensi besar tersebut, Gubernur menekankan pentingnya pembenahan sistem tata niaga dan penguatan nilai tawar Lampung di tingkat nasional untuk menjamin keberlangsungan sektor ini secara berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa pengelolaan rantai pasok harus dilakukan secara adil dan efisien.

“Kita perlu menciptakan keseimbangan baru. Selain memperbaiki struktur distribusi, kita juga harus punya posisi kuat secara nasional agar industri ini mendapat perhatian yang layak,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada para pengusaha tapioka yang telah berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan menjaga keberlangsungan industri pangan rakyat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, akademisi, hingga pengusaha, untuk bersinergi memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas produksi, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah industri.

Sementara itu, Ketua PPTTI Lampung, Welly Sugiono, mengangkat isu ancaman impor sebagai tantangan utama yang dihadapi sektor ini. Ia menilai perlu adanya regulasi yang adil untuk menjaga keberlangsungan industri lokal.

“Kami tidak meminta larangan impor, hanya pengaturan yang bijak agar industri lokal tetap bisa bersaing,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah pusat menetapkan standar harga tapioka nasional yang seragam serta menjadikan pelabuhan di Lampung sebagai pintu utama distribusi produk tapioka impor.

Dengan penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan industri tapioka Lampung dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama ketahanan ekonomi daerah. (***)

Editor Amiruddin Sormin