JAKARTA (Lampungpro.com): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tahu betul keinginan masyarakat kecil yaitu agar bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik. Oleh sebab itu, kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan, kata Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4/2017) siang.

Pembukaan Kongres Ekonomi Umat itu selain dihadiri Ketua MUI KH. Maruf Amin, juga dihadiri para ulama, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Presiden Jokowi menginginkan agar Kongres Ekonomi Umat dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan masukan detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan diputuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, dan pondok pesantren.

Menurut Presiden ada 126 juta hektare bidang tanah, tapi yang disertifikatkan baru 46 juta hektare. Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan. Kalau di desa, alasan kenapa tidak disertifikatkan, menurut Presiden, karena rakyat tidak memiliki biaya menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.

Sekarang pemerintah mengumpulkan 21,7 hektare lahan, terdiri atas 12,7 juta hektare lahan hutan, ada 9 juta juga lahan yang nantinya akan bisa dibagikan. Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya, kata Presiden.

Mengenai skema pembagian, Presiden meminta agar dibicarakan secara rinci. Dia menekankan, harus tahu produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjualbelikan. Ini yang tidak boleh terjadi, kata Presiden.

Terkait kemitraan, Presiden Jokowi mengaku mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha besar agar mau bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar. Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan, tegas Presiden. (PRO1)