BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Penjabat Bupati Pesisir Barat (2015-2016), Qodratul Ikhwan, termasuk yang kaget dan kecewa atas penggusuran sejumlah bangunan seperti SDN 3 Krui dan SMPN1 Krui untuk pembangunan Kantor Bupati Pesisir Barat. Menurut Qodratul, banyak tanah kosong di Krui, bahkan tak jauh dari lokasi pembangunan Kantor Bupati.

"Pesisir Barat itu punya wilayah yang luas dan banyak tanah yang masih kosong. Termasuk yang ngak jauh dari lokasi sekarang. Tapi kenapa kok harus maksain harus di situ, di wilayah yang sudah terbangun dan kecil, hingga menggusur pemukiman dan bangunan lain," kata Qodrotul, kepada Lampungpro.com, Senin (9/4/2018).

Qodratul yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung itu, mengatakan semasa bertugas di Pesisir Barat, dia sengaja menunda pembicaraan soal lokasi pembangunan Kantor Bupati di lokasi tersebut. Pasalnya, ada tanah hibah masyarakat seluar 50 hektare di Tenumbang yang agak jauh dari Krui.

Selain itu, kata Qodratul, ada 35 hektare tanah hibah masyarakat yang tak begitu jauh. Tapi juga bukan di kecamatan Ibu kota. Di lokasi ini sempat dimulai pembangunan sedikit di era Kherlani (Pj. Bupati Pesisir Barat 2015-2016).

"Kedua lokasi tersebut tidak ada yang cocok dengan perasaan dan pikiran Bupati terpilih Agus Istiqlal, sebab katanya itu bukan Ibukota Pesisir Barat dan kantor Pemerintahan harus di kecamatan wilayah ibu kota. Pada dasarnya bisa saja cari dan bebaskan tanah masyarakat atau sawah sekitar situ. Tananya luas, masih kosong, dan lebih murah," kata Qodratul yang pernah menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung itu.

BACA JUGA: Penggusuran SDN 3 Krui, Bupati : Kami Kabupaten Miskin, Anggaran Terbatas

Kabupaten Pesisir Barat resmi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung pada 22 April 2013. Pembangunan Kantor Bupati menjadi sorotan tajam sejak 2017, karena menggusur sejumlah bangunan termasuk SDN 3 Krui yang dibangun pada 1910. Akibatnya, siswa SDN 3 menumpang di sekolah lain dan kenyamanan siswa belajar terganggu. (PRO1)