Rakorwil PI Sumatera | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengembang Indonesia (PI) se-Sumatera yang digelar di Hotel Azana, Bandar Lampung, Senin (13/7/2026), menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pengembang, pemerintah, dan sektor perbankan, dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.

Rakorwil yang diinisiasi DPD PI Lampung tersebut, juga menjadi ruang bagi pengembang dari berbagai daerah untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan.

Berbagai persoalan tersebut, nantinya diharapkan dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah, dan juga lembaga keuangan hingga tingkat pusat.

Ketua DPP PI, Barkah Hidayat mengatakan, Rakorwil tersebut berawal dari inisiatif DPD PI Lampung, setelah sebelumnya DPP PI mempertemukan pengembang dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BP Tapera, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Pertemuan ini memberikan manfaat bagi anggota, sehingga perlu dikembangkan dalam forum yang lebih luas, Lampung menginisiasi untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi wilayah se-Sumatera di sini," kata Barkah Hidayat.

Menurut Barkah, hal ini nantinya bisa memicu daerah lainnya, ada dari Pulau Jawa yang ingin melaksanakan, kemudian Sulawesi, dan sebagainya.

"Ini juga menjadi pionir untuk pelaksanaan hal seperti ini. Rakorwil ini menjadi wadah untuk mempertemukan langsung persoalan pengembang di daerah, dengan pemerintah maupun lembaga pembiayaan," ujar Barkah Hidayat.

Barkah menilai, persoalan seperti perizinan dan pembiayaan dapat dibahas bersama, sehingga mata rantai hambatan pembangunan perumahan dapat dipangkas.

"Ketika ada masukan-masukan, kami coba atasi di tingkat pusat, bahkan kami hadirkan DPD, sehingga pemerintah pusat tahu masalahnya. Itu yang lebih mempercepat mata rantai permasalahan bisa diatasi," sebut Barkah.

Barkah juga menilai, peluang untuk meningkatkan pembangunan rumah nasional masih terbuka lebar. Sebab pengembangan kawasan secara bertahap hingga tingkat kecamatan, dapat meningkatkan kontribusi pengembang dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Sejalan dengan itu, BP Tapera menilai penguatan kolaborasi dengan asosiasi pengembang menjadi salah satu langkah penting untuk menekan backlog perumahan.

Sementara itu, SVP Strategis Marketing I BP Tapera, Mungki IP menjelaskan, backlog perumahan di Lampung pada 2025 mencapai sekitar 146,5 ribu unit, atau sekitar 6,34 persen dari total kebutuhan rumah, dan backlog di Lampung itu lebih kurang di angka 6,34 persen.

"Sementara kalau secara jumlah di Lampung itu 146,5 ribu pada tahun 2025. Ini merupakan bagian dari upaya kami datang ke wilayah, sehingga ini untuk sama-sama meminimalisasi backlog yang ada," jelas Mungki.

Mungki menilai, Bandar Lampung menjadi wilayah dengan jumlah backlog tertinggi, karena kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kemampuan ekonomi masyarakat hingga masih terbatasnya informasi mengenai program rumah subsidi.

Untuk mempercepat penyerapan rumah subsidi, BP Tapera saat ini menggandeng 43 bank penyalur dan 22 asosiasi pengembang, termasuk PI. Tahun ini, PI mendapat target penyediaan sekitar 10.510 unit rumah subsidi.

Mungki optimistis, target tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan asosiasi pengembang.

Rakoorwil PI se-Sumatera ini, diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi solusi bersama dalam mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan juga mengurangi backlog perumahan di daerah. (***)

Editor : Febri Arianto