Wakil Gubernur Lampung Jihan Saat Hadiri Paripurna DPRD Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar di Ruang Sidang DPRD Lampung, Senin (30/6/2025).

Rapat Paripurna DPRD Lampung tersebut, dilaksanakan untuk penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (Propemperda) Lampung Tahun 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Tahun Anggaran 2024, serta Pembicaraan Tingkat I Penyampaian terhadap dua Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut mengatakan, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran telah
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, yang ditandai dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung pada 23 Mei 2025.

"Berkat usaha dan komitmen bersama untuk mematuhi regulasi baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu petunjuk pelaksanaan teknis tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, serta pernyataan standar akuntansi pemerintah, Alhamdulillah laporan keuangan Pemprov Lampung tahun anggaran 2024 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Jihan Nurlela.

Lampung memperoleh Opini WTP yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI, dimana prestasi tersebut dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Seiring era keterbukaan publik, Jihan menyadari, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat, sehingga telah menjadi tugas bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menyediakan informasi-informasi penting yang dibutuhkan masyarakat, termasuk di dalamnya yang menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemprov Lampung tahun anggaran 2024.

"Dari sisi pendapatan maupun belanja daerah secara umum dapat terlaksana, walaupun realisasi pendapatan daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan, halnya disisi belanja daerah tidak terealisasi seluruhnya. Namun demikian, seluruh program prioritas yang telah ditetapkan secara umum telah dapat terlaksana dengan baik," ujar Jihan Nurlela.

Menurut Jihan, dari hasil pertanggungjawaban tersebut masih banyak yang perlu diperbaiki, namun demikian diperlukan peran aktif seluruh pihak yang terlibat dalam perbaikan tersebut.

Terkait Raperda Prakarsa Pemprov Lampung, Jihan menyampaikan terdapat dua Raperda yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2025-2029 dan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Raperda tersebut, merupakan hal yang sangat prioritas untuk segera dibahas dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, mendorong iklim usaha yang kondusif, dan juga investasi yang akan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah pusat telah menyusun RPJMN 2025-2029 dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," RPJMN 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Pencapaian visi Presiden RI dilaksanakan melalui Asta Cita, yang didukung oleh 17 program prioritas.

Mengacu pada RPJPD 2025-2045, pembangunan Lampung ke depan tetap diarahkan pada peningkatan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah, dengan senantiasa memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Dengan mempedomani prinsip-prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel, serta keselarasan dengan RPJMN 2025-2029, pembangunan Lampung lima tahun ke depan mencanangkan visi "Lampung Maju Menuju Indonesia Emas," yang dijabarkan melalui tiga cita yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Lalu memperkuat SDM yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"RPJMD Lampung 2025-2029 salah satunya memberikan kebijakan prioritas kepada optimalisasi potensi ekonomi desa dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat. Desa merupakan tulang punggung ekonomi Lampung, uang harus berputar di desa, maka ekonomi desa akan tumbuh dan masyarakatnya makin sejahtera," jelas Jihan.

Selain itu, Jihan juga menyampaikan Lampung akan menjadi lumbung pangan nasional dan inisiasi lumbung energi terbarukan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, maka kebijakan stabilisasi harga pangan dan efisiensi tataniaga komoditas pertanian juga menjadi program prioritas dalam lima tahun ke depan.

Menurut Wagub Lampung, dukungan terhadap program-program pemerintah pusat juga menjadi bagian penting dalam RPJMD, terutama program makan bergizi gratis. (***)

Editor : Febri Arianto