Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan Saat Menyampaikan Pandangan Umum Ranperda RPJPD APBD 2025 | ist/Lampungpro.co

Sementara di sisi lain seperti bidang ekonomi, Pemkab Lampung Selatan tetap harus memperhatikan ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar PDRB, dimana dalam lima tahun terakhir sebesar 28,72 persenm

"Dalam bidang Ekonomi, pemkab Lampung Selatan pada tahun 2025 juga harus memperhatikan sektor pariwisata sebagai tindak lanjut terbukanya akses Tol Bakauheni - Palembang dan masuknya Proyek Nasional Bakauheni Harbour City, serta mendukung Percepatan Kawasan Industri Way Pisang - Katibung," jelas M. Akyas.

Selain itu, Fraksi PKS juga menilai dibidang sosial masih tingginya angka kemiskinan Lampung Selatan sebesar 13,14 persen lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Lampung sebesar 11,44 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Lampung Selatan juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar nomor tiga di Lampung, yakni sejumlah 133, 67 ribu jiwa, yang tersebar di tujuh kecamatan dengan kategori persebaran keluarga pra sejahtera tinggi yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda, dan Palas.

Sementara bidang sosial, yang juga harus mendapatkan perhatian bersama adalah masih belum meningkat signifikannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lampung Selatan selama lima tahun terakhir sebesar 69,63 poin di tahun 2023 atau lebih rendah dari IPM rata-rata Lampung, yang mencapai 71,15 poin atau urutan nomor tujuh dari 15 kabupaten/kota di Lampung.

Fraksi PKS juga menegaskan, program dan kegiatan pembangunan di dalam APBD 2025 harus tetap memperhatikan bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat Lampung Selatan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menekankan terkait anggaran dan kegiatan APBD tahun 2025, harus tetap mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota DPRD Lampung Selatan. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra