Pemprov Lampung Saat Rapat Penanggulangan Bencana Alam di Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana diseluruh wilayah Lampung, sebagai salah satu bagian integral dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang memprioritaskan keselamatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, melihat keadaan kondisi, cuaca, dan iklim Lampung yang mengarah ke darurat, baik bencana alam maupun non-alam, pertolongan pertama atau pasca bencana, maka menjadi prioritas utama yang harus dipikirkan mulai dari sekarang.

"Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan, dalam upaya membantu atau menyalurkan bantuan untuk korban pasca bencana alam, maupun bencana non alam di Lampung," kata Marindo Kurniawan saat rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana Lampung, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, semua harus siap dan menenangkan masyarakat, karena pemerintah hadir untuk menenangkan masyarakat. Ada pun kesiapan anggaran memang tidak bisa diprediksi, namun yang terpenting adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibutuhkan.

Ada pun siklus penanggulangan bencana mencakup pra bencana meliputi pencegahan dan pengurangan risiko, lalu saat bencana meliputi penyelamatan jiwa, dan pasca bencana meliputi membangun kehidupan yang lebih baik dan aman.

"Kesiapan bukan hanya soal anggaran, tapi juga tentang penguatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Kami memfasilitasi kabupaten/kota dengan berkomunikasi juga dengan pusat, apabila terjadi bencana ke depan," ujar Marindo Kurniawan.

Dengan demikian, maka semua harus mempersiapkan keperluan pasca bencana, dengan meningkatkan SDM untuk terjun langsung ke lapangan, dan menghimbau bahaya bencana ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto mengungkapkan, pihaknya turut menyoroti urgensi simulasi bencana, termasuk simulasi Megathrust, yang mengarahkan ke persiapan agar lebih siap.

"Ketika terjadi banjir dan kebakaran hutan, maka semua sudah mempersiapkan dan memprediksi langkah selanjutnya karena terlihat dari satelit. Simulasi ini penting, untuk melatih respons dan koordinasi antar pihak guna meminimalkan dampak bencana," ungkap Rudy Sjawal Sugiarto.

Menurutnya, Lampung saat ini menghadapi berbagai ancaman bencana, baik alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi, maupun non alam seperti epidemi, wabah, dan kegagalan teknologi, serta bencana sosial seperti konflik dan terorisme.

Data menunjukkan peningkatan kejadian bencana di Lampung, dengan 98 kejadian pada tahun 2022, dan 198 kejadian hidrometeorologi pada Juli 2025, yang didominasi oleh banjir ada 97 kejadian, angin kencang atau puting beliung 68 kejadian, dan tanah longsor ada 29 kejadian.

Pemprov Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan Dokumen RENKON Banjir sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2022 dan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung SK Gubernur Lampung Nomormor G/337/VI.08/HK/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Satuan Tugas tersebut, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pasca bencana banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk memperkuat kapasitas siaga dan tanggap darurat, dengan penguatan dukungan anggaran taktis, ketersediaan peralatan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM bencana disetiap stakeholder, serta pengembangan budaya sadar bencana di tengah masyarakat melalui kegiatan tematik seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana.

Selain itu, kerja sama multi pihak atau Penta Helix yang melibatkan pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha atau bisnis, dan media massa menjadi kunci dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Lampung.

Dukungan dari instansi vertikal seperti TNI, Polri, BMKG, serta organisasi non pemerintah seperti PMI dan Pramuka, juga sangat vital.  Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Lampung optimis dapat membangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, sehingga penanggulangan bencana menjadi investasi pembangunan, bukan hanya respons terhadap krisis. (***)

Editor : Febri Arianto