Wakil Gubernur Lampung Saat Temui Dirut BPDLH Kementerian Keuangan RI | Lampungpro.co/Dok Kominfo

JAKARTA (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menemui Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Joko Tri Haryanto, di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut, guna membuka akses pendanaan hijau yang ditujukan bagi masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sejumlah program strategis antara lain perhutanan sosial, program kampung iklim (Proklim), hingga pengembangan ekonomi sirkular. 

Ada pun fokus utamanya dari gerakan hijau ini, dapat diwujudkan akses pendanaan yang nyata untuk rakyat Lampung, melalui skema pendanaan seperti Result-Based Payment Forest Carbon Partnership Facility (RBP FCPF), layanan dana masyarakat, dan fasilitas dana bergulir ekonomi sirkular.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, perhutanan sosial yang sudah produktif, tentunya sangat membutuhkan dukungan pembiayaan hijau. 

"Dukungan ini diperlukan untuk memperkuat usaha hutan rakyat, pengembangan Kampung Iklim, ekowisata, serta pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan," kata Jihan Nurlela.

Menurutnya, akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan, sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menanggapi hal tersebut, BPDLH menunjukkan komitmen tinggi dengan membuka ruang sinergi yang lebih luas, dan memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global. 

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam pembentukan 400 kampung iklim yang tersebar diberbagai kabupaten/kota di Lampung.

Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas rencana pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Lampung seluas 24,9 hektare, sebagai salah satu langkah pelestarian lingkungan. 

Penguatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan, juga menjadi agenda penting, guna meningkatkan kapasitas pengujian kualitas lingkungan hidup di daerah. Fasilitas ini diharapkan mampu mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

"Dukungan dan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting dilakukan, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," ujar Jihan Nurlela.

Jihan pun berharap, dengan adanya kerja sama ini, maka dapat semakin diperkuat melalui dukungan pendanaan dari BPDLH. Pemprov Lampung perlu memastikan, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Lampung yang hijau dan sejahtera. (***)

Editor : Febri Arianto