Gedung RSUDAM Lampung | Lampungpro.co

"Efisiensi juga diterapkan pada berbagai kegiatan yang tidak mendesak, seperti sidang dan rapat. Untuk peralatan, jika tersedia lebih dari satu, maka kami akan mengoptimalkan pemakaian alat yang sudah ada terlebih dahulu," tambah Lukman.

Meski demikian, Lukman berharap agar di masa mendatang ada solusi lain yang memungkinkan pembangunan fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Lukman turut memahami kondisi keuangan daerah, tetapi ia juga berharap agar pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan fasilitas kesehatan, karena pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap menjadi prioritas.

Sebagai informasi, Pemprov Lampung telah mengumumkan efisiensi anggaran APBD 2025 dengan total pemangkasan mencapai Rp600 miliar. Kebijakan ini menyasar berbagai pos anggaran, termasuk belanja alat tulis kantor (ATK) yang dipangkas hingga 90 persen, serta belanja makan dan minum rapat yang dikurangi sekitar 80 persen.

Selain itu, beberapa pos lain yang turut terkena efisiensi antara lain belanja cetak, penggandaan dokumen, dan perlengkapan kantor yang masing-masing dipotong hingga 70-95 persen.

Lalu belanja perjalanan dinas dikurangi sekitar 60 persen, sementara anggaran pemeliharaan dan sewa gedung atau ruang pertemuan dipangkas hingga 75-95 persen.

Belanja honorarium dan konsultan masing-masing mengalami pemotongan sekitar 50 persen, sedangkan anggaran untuk kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dikurangi sekitar 75 persen. Pemangkasan juga berlaku untuk belanja pendukung dan operasional lainnya.