JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan pemerintah akan mengampanyekan Isi Piringku. Isi Piringku itu kalau zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang mengikuti perubahan zaman kita akan sampaikan itu Isi Piringku di mana dalam Isi Piringku itu ada lengkap dengan produk pangan lokal, kata Puan, usai Rapat Terbatas membahas masalah stunting (gizi buruk), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4/2018) sore.

Selain itu, juga dikampanyekan bagaimana berolahraga, prilaku hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, dan lain-lain. Akan diintegrasikan bahwa tahun ini intervensi stunting itu memang akan kita lakukan di seluruh Indonesia. Namun kita akan fokus kepada 100 kabupaten dengan 1.000 desa. Tahun depan kita akan tambah lagi menjadi 160 Kabupaten menjadi 1.600 desa, kata Menko PMK.

Dari 100 kabupaten itu, ada tiga kabupaten di Lampung yang masuk program Isi Piringku yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Jumlah bayi stunting atau gagal tumbuh di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 37,2 persen atau sekitar 8 sampai 9 juta anak.

Artinya, ada 10 anak, kira-kira 4 anak Indonesia itu stunting, dengan persentase terbesar agak ke wilayah Timur Indonesia. Kalau data dari kami yang kurang baik, maaf, NTT, Sulawesi Barat itu tinggi. Jadi memang betul yang bagus di Jakarta, Bali. Jawa juga tinggi, terutama Jawa Barat tinggi juga karena memang penduduknya padat, kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek.

Menkes menegaskan, stunting itu perlu menjadi perhatian karena anak yang stunting nantinya akan melahirkan anak yang stunting lagi sehingga akan menjadi satu lingkaran. Karena itu, Menkes menegaskan kalau intervensinya hanya dari kesehatan, pemberian makanan atau sebagainya ini tidak bisa.

Perlu namanya intervensinya adalah gizi spesifik, seperti pemberian makanan, zat besi, pemberian Taburia dan sebagainya di sini, juga akses air bersih, sanitasi, dan transportasi dan sebagainya. Jadi ada yang namanya intervensi sensitif, yang perlu dilakukan kerja sama antar kementerian, ungkap Menkes. (PRO1)