Badan Otorita Pariwisata Borobudur fokus pada tiga program utama yaitu penetapan visioning kawasan penyelesaian akses dan penetapan status lahan

YOGYAKARTA (Lampungpro.com): Usai diperkenalkan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Badan Otorita Pariwisata Borobudur fokus pada tiga program utama, yaitu penetapan visioning kawasan, penyelesaian akses dan penetapan status lahan.

Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur langsung tancap gas. Strategi pengembangan kawasan yang menjadi 10 destinasi prioritas pariwisata kian dimatangkan. "Sejak dilantik pada 4 Januari lalu, Direksi BOP Borobudur langsung menjalankan sederet tugas yang diberikan. Setelah melalui persiapan
dan pendalaman persoalan selama satu bulan diperoleh tiga program utama," kata Direktur Utama BOP Indah Juanita di Yogyakarta pada Minggu (11/2/2018).

Indah juga memperinci tiga program utama BOP. Yang pertama penyelesaian dan penetapan visioning kawasan. Kedua, perencanaan akses cepat dari bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo ke kawasan otoritatif dan Candi Borobudur. Serta melakukan sinkroninasi dengan integrated tourism masterplan Borobudur dan Jawa Tengah. Yang terakhir, penetapan status lahan otoritatif menjadi Hak Penggunaan Lahan (HPL).

Indah yang pernah menjadi Deputy Project Director ITDC untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Nusa Dua menjelaskan, nantinya akan ada dua areal yang ditangani BOB. Yaitu area otoritatif seluas 309 hektare di Kabupaten Purworejo, dan area koordinatif yang terdiri dari empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Jadi nantinya BOP juga akan melakukan pengembangan empat wilayah yang berada di sekitar Borobudur. Yaitu area KSPN Dieng, yang wilayahnya meliputi kawasan pariwisata Pegunungan Dieng. Kemudian Area KSPN Semarang yang wilayah pengembangannya meliputi Pulau Karimunjawa. KSPN Solo dengan wilayah pengembangannya meliputi Sangiran serta Yogyakarta dengan Borobudur sebagai wilayah utama," kata Indah menambahkan.

Menurut Indah, kawasan BOP Borobudur nantinya akan dibuatkan masterplan. Hal itu diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam pembangunan dan dioperasikan dengan sesuai perencanaan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat juga akan dibuat feasibility study dan masterplan yang lebih detail.

Kawasan itu dibangun dengan memperhatikan lingkungan, dan memiliki konsep wisata yang menjaga kelestarian Borobudur. Konsep menikmati Borobudur dengan tidak perlu menyentuhnya. Keberadaan Badan Otorita justru untuk membantu upaya konservasi.

Menurut Indah, BOB sangat memperhatikan perencanaan terpadu. Dia mencotohkan, Kawasan Nusadua dibangun dan dioperasikan dengan mengikuti masterplan yang sangat dipatuhi. Demikian juga dalam membangun kawasan Mandalika. Basic infrastukturnya dikerjakan sesuai masterplan yang dibuat dengan teliti.

Untuk menyelesaikan itu, BOP terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang sedang membuat integrated tourism masterplan. Selain itu, untuk akses dari dan menuju Borobudur, BOP akan sangat intensif berkoordinasi dengan para Gubernur, Bupati, Walikota di Jawa Tengah dan DIY.

Sedangkan Menteri Pariwisata Arief Yahya mengaku tidak khawatir akan terjadi tumpang tindih kebijakan dengan hadirnya Badan Otorita. "Badan Otorita itu punya otoritas di zona otoritatif, yaitu di Purworejo dengan luas zona 309 hektare. Di luar itu kembali ke pemerintahan biasa.

Arief menambahkan, pembentukan Badan Otorita juga akan mengurangi birokrasi berbelit. "Karena ada one stop service, atau pelayanan satu atap. Jadi, investor tidak akan dipingpong dari satu dinas ke dinas lain," kata Menpar.