Gambar AI pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru yang menuai polemik | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dalam rangka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Provinsi Lampung kembali menuai sorotan. Alih-alih menjadi instrumen seleksi yang objektif dan adil, pelaksanaan tes yang digelar pada Senin (8/6/2026) justru memunculkan berbagai keluhan dari peserta dan orang tua siswa.

Sejumlah peserta mengaku kecewa terhadap pelaksanaan ujian yang dinilai belum berjalan optimal. Mulai dari dugaan lemahnya pengawasan hingga gangguan teknis pada sistem ujian berbasis digital menjadi catatan yang dianggap berpotensi memengaruhi hasil seleksi.

Salah satu peserta berinisial NS yang mengikuti tes di SMA Negeri 2 Bandar Lampung mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan ujian, pengawasan dinilai kurang maksimal. Kondisi tersebut, menurutnya, membuka peluang terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan oleh sebagian peserta.

NS mengaku melihat sejumlah peserta diduga memanfaatkan celah dalam pengawasan untuk mencari jawaban saat tes berlangsung. Situasi tersebut membuatnya merasa kecewa karena peserta yang mengerjakan soal secara jujur harus bersaing dalam kondisi yang tidak sepenuhnya setara.

"Pengawasannya menurut saya kurang ketat. Ada peserta yang diduga bisa melihat atau mencari jawaban tanpa terdeteksi. Ini tentu membuat peserta yang mengerjakan dengan kemampuan sendiri merasa dirugikan," ujarnya.

Tidak hanya persoalan pengawasan, NS juga menyoroti kondisi sistem ujian yang disebut beberapa kali mengalami gangguan. Menurutnya, proses perpindahan soal atau nomor sering mengalami keterlambatan sehingga menghabiskan waktu pengerjaan yang seharusnya dapat digunakan untuk menjawab soal.

Gangguan tersebut, kata dia, terjadi berulang kali selama tes berlangsung. Akibatnya, konsentrasi peserta terganggu dan waktu yang tersedia menjadi semakin terbatas.

"Ketika berpindah ke nomor berikutnya sering harus menunggu cukup lama. Kalau kondisi seperti ini terjadi berulang, tentu sangat memengaruhi fokus dan kesempatan peserta untuk mengerjakan soal secara maksimal," katanya.

Yang lebih disesalkan, lanjut NS, tidak ada penyesuaian waktu yang diberikan kepada peserta meskipun sistem mengalami kendala teknis. Padahal, menurutnya, keterlambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh peserta, melainkan oleh sistem yang digunakan dalam pelaksanaan ujian.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah orang tua siswa. Mereka mempertanyakan kesiapan penyelenggara dalam menggelar tes yang menjadi salah satu penentu masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Salah seorang wali murid, Boy, menilai pelaksanaan TPA tahun ini seharusnya sudah jauh lebih baik mengingat sistem serupa telah beberapa kali diterapkan. Namun kenyataannya, masih muncul persoalan mendasar yang menimbulkan keraguan terhadap kualitas dan transparansi pelaksanaan tes.

Menurut Boy, penggunaan perangkat berbasis gawai dalam ujian perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain rentan terhadap gangguan teknis, penggunaan perangkat tersebut juga dinilai membuka peluang terjadinya penyalahgunaan selama tes berlangsung apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

"Kalau memang ingin transparan dan objektif, sistem pelaksanaannya harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan peserta membuka aplikasi lain atau melakukan tindakan yang tidak semestinya saat ujian berlangsung," ujarnya.

Ia menilai seleksi masuk SMA merupakan tahapan penting yang akan menentukan akses pendidikan siswa ke jenjang berikutnya. Karena itu, penyelenggaraan tes tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah atau hanya berorientasi pada pelaksanaan formalitas.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi yang digunakan saat ini. Jika diperlukan, pelaksanaan tes dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga profesional yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan ujian berbasis teknologi dan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Boy menegaskan bahwa orang tua tentu dapat menerima apabila anaknya tidak lolos karena kalah bersaing secara kemampuan akademik. Namun akan berbeda jika kegagalan tersebut terjadi akibat sistem yang bermasalah atau adanya peserta lain yang memperoleh keuntungan dari praktik kecurangan.

"Kalau anak gagal karena kemampuan akademiknya memang belum memenuhi syarat, tentu itu bisa diterima. Tetapi kalau ada dugaan kecurangan atau sistem yang tidak berjalan baik, tentu menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan soal keadilan," tegasnya.

Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan TPA tahun ini menjadi alarm bagi penyelenggara pendidikan di Lampung. Sistem seleksi yang dirancang untuk menjaring siswa berdasarkan kemampuan akademik seharusnya mampu menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Apalagi, setiap tahun ribuan siswa bersaing untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri favorit. Karena itu, kepercayaan publik terhadap proses seleksi harus dijaga melalui pengawasan yang ketat, infrastruktur teknologi yang andal, serta mekanisme evaluasi yang terbuka.

Hingga kini, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Provinsi Lampung masih berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026.

Berbagai keluhan yang muncul di lapangan diharapkan menjadi bahan evaluasi serius agar proses seleksi pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh peserta. (***)

Editor : Sandy,