Tugu Adipura Bandar Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung terus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 1,2 juta jiwa pada 2024, serta luas wilayah 183,77 kilometer persegi yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan, kebutuhan sistem transportasi publik yang terintegrasi menjadi isu yang semakin mendesak.

Di tengah pertumbuhan kota yang pesat, transportasi umum dinilai sebagai salah satu infrastruktur penting yang menjadi penopang mobilitas masyarakat.

Namun hingga saat ini, Bandar Lampung belum memiliki sistem transportasi publik massal yang terintegrasi dan modern.

Transportasi Umum: Fondasi Kota Modern

Dalam konsep pembangunan kota metropolitan, transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan pemerataan akses layanan publik.

Kota-kota besar umumnya menjadikan transportasi massal sebagai tulang punggung pergerakan masyarakat, baik untuk kebutuhan bekerja, pendidikan, maupun aktivitas sosial lainnya.

Bandar Lampung sebenarnya pernah memiliki layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang melayani rute dalam kota.

Saat itu, BRT menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat, terutama pelajar dan pekerja. Namun, seiring waktu, layanan tersebut tidak lagi beroperasi optimal.

Saat ini, masyarakat lebih banyak bergantung pada angkutan kota (angkot) dan transportasi berbasis aplikasi.

Namun, keberadaan angkot pun dinilai belum sepenuhnya tertata, termasuk dalam hal perizinan trayek dan standar pelayanan.

Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa idealnya memiliki sistem transportasi publik yang jelas dan terencana.

Selain untuk mengurangi kemacetan, transportasi umum juga berperan dalam menekan biaya transportasi masyarakat serta mengurangi polusi udara.

Di sisi lain, perkembangan transportasi online memang memberikan alternatif mobilitas. Namun, sistem ini dinilai belum sepenuhnya bisa menggantikan peran transportasi massal yang terintegrasi dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arah Kebijakan Anggaran dan Prioritas Pembangunan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp2,65 triliun, belum terlihat alokasi khusus yang difokuskan pada pembangunan sistem transportasi umum massal.

Di sisi lain, pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk program sosial keagamaan, seperti perjalanan wisata rohani dan program umroh gratis bagi masyarakat.

Pada 2026, anggaran perjalanan wisata rohani tercatat sekitar Rp5 miliar. Sementara itu, jika mengacu pada program sebelumnya, tahun ini Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan umroh gratis kepada sekitar 1000 orang.

Perbandingan tersebut memunculkan diskusi publik terkait arah prioritas pembangunan daerah, khususnya antara program sosial dan pembangunan infrastruktur dasar seperti transportasi umum.

Harapan Masa Depan Transportasi Bandar Lampung

Ke depan, pengembangan transportasi umum dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di dalam kota.

Harusnya pemerintah kota dapat mulai merancang peta jalan (roadmap) pengembangan transportasi umum, baik melalui penguatan sistem angkutan massal, revitalisasi konsep BRT, maupun integrasi dengan transportasi digital.

Keputusan arah pembangunan tentu berada di tangan pemerintah daerah. Namun, masyarakat berharap pembangunan kota tidak hanya terlihat dari pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari.

Transportasi umum, bagi kota sebesar Bandar Lampung, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan masa depan. (***)

Editor : Sandy,