Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN RI, Sony Sanjaya | Ist/Lampungpro.co

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah RI akan fokus pada evaluasi menyeluruh, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang terjadi disejumlah daerah di Indonesia.

Evaluasi tersebut, dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga, dengan menekankan penguatan standar keamanan pangan serta peningkatan kapasitas dapur penyedia.

Langkah cepat diambil melalui penutupan sementara sejumlah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang terbukti melanggar ketentuan standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di tingkat kabupaten/kota juga sedang berlangsung, guna memastikan keamanan konsumsi publik tetap terjaga.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem daripada penghentian program. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlangsungan program MBG agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah penerima manfaat diseluruh Indonesia.

"Kami menutup sementara SPPG yang bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di daerah yang terdampak, tapi juga diseluruh wilayah pelaksanaan MBG," kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

Zulkifli Hasan menilai, semua harus diperiksa secara menyeluruh, yang tujuannya bukan hanya untuk menghentikan program, melainkan untuk memastikan setiap penyedia makanan mematuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Program ini sangat penting bagi kesejahteraan gizi anak-anak, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menegaskan, langkah tegas lembaganya terhadap pelanggaran SOP keamanan pangan serta pentingnya pengawasan berlapis terhadap penyedia makanan.