Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN RI, Sony Sanjaya | Ist/Lampungpro.co

Menurutnya, BGN akan terus memperkuat mekanisme audit, pelatihan tenaga dapur, dan sistem pelaporan cepat disetiap daerah pelaksana program.

"Dari 45 dapur yang kami audit, 40 dapur kami nyatakan ditutup sementara hingga seluruh proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai dilakukan. Kami ingin memastikan, seluruh penyedia MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan nasional," tegas Nanik S. Deyang.

Setelah perbaikan, BGN juga akan melakukan evaluasi ulang secara ketat, sebelum dapur tersebut diizinkan beroperasi kembali. Ini bukan semata soal administrasi, tapi tentang keselamatan dan kesehatan peserta program.

Kasus keracunan massal dibeberapa daerah, termasuk di Cipongkor, Bandung Barat, menjadi pemicu utama langkah evaluatif ini. Data sementara menunjukkan, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Pemerintah daerah bersama BGN, kini tengah melakukan investigasi terhadap sumber bahan pangan serta proses distribusinya. Di sisi lain, Aliansi Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta juga menggelar aksi damai menuntut evaluasi menyeluruh atas program MBG, menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan pangan anak.

Pemerintah menghargai adanya aspirasi tersebut, namun juga mengingatkan agar isu MBG tidak dipolitisasi, demi menjaga fokus pada peningkatan mutu dan perlindungan penerima manfaat.

Pemerintah berkomitmen melaksanakan langkah lanjutan yang akan difokuskan pada pelatihan ulang tenaga dapur, audit sanitasi fasilitas, serta peningkatan sistem pengawasan berbasis daerah. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi hasil investigasi agar publik mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. (***)