Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN RI, Sony Sanjaya | Ist/Lampungpro.co

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah RI akan fokus pada evaluasi menyeluruh, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang terjadi disejumlah daerah di Indonesia.

Evaluasi tersebut, dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga, dengan menekankan penguatan standar keamanan pangan serta peningkatan kapasitas dapur penyedia.

Langkah cepat diambil melalui penutupan sementara sejumlah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang terbukti melanggar ketentuan standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di tingkat kabupaten/kota juga sedang berlangsung, guna memastikan keamanan konsumsi publik tetap terjaga.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem daripada penghentian program. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlangsungan program MBG agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah penerima manfaat diseluruh Indonesia.

"Kami menutup sementara SPPG yang bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di daerah yang terdampak, tapi juga diseluruh wilayah pelaksanaan MBG," kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

Zulkifli Hasan menilai, semua harus diperiksa secara menyeluruh, yang tujuannya bukan hanya untuk menghentikan program, melainkan untuk memastikan setiap penyedia makanan mematuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Program ini sangat penting bagi kesejahteraan gizi anak-anak, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menegaskan, langkah tegas lembaganya terhadap pelanggaran SOP keamanan pangan serta pentingnya pengawasan berlapis terhadap penyedia makanan.

Menurutnya, BGN akan terus memperkuat mekanisme audit, pelatihan tenaga dapur, dan sistem pelaporan cepat disetiap daerah pelaksana program.

"Dari 45 dapur yang kami audit, 40 dapur kami nyatakan ditutup sementara hingga seluruh proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai dilakukan. Kami ingin memastikan, seluruh penyedia MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan nasional," tegas Nanik S. Deyang.

Setelah perbaikan, BGN juga akan melakukan evaluasi ulang secara ketat, sebelum dapur tersebut diizinkan beroperasi kembali. Ini bukan semata soal administrasi, tapi tentang keselamatan dan kesehatan peserta program.

Kasus keracunan massal dibeberapa daerah, termasuk di Cipongkor, Bandung Barat, menjadi pemicu utama langkah evaluatif ini. Data sementara menunjukkan, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Pemerintah daerah bersama BGN, kini tengah melakukan investigasi terhadap sumber bahan pangan serta proses distribusinya. Di sisi lain, Aliansi Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta juga menggelar aksi damai menuntut evaluasi menyeluruh atas program MBG, menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan pangan anak.

Pemerintah menghargai adanya aspirasi tersebut, namun juga mengingatkan agar isu MBG tidak dipolitisasi, demi menjaga fokus pada peningkatan mutu dan perlindungan penerima manfaat.

Pemerintah berkomitmen melaksanakan langkah lanjutan yang akan difokuskan pada pelatihan ulang tenaga dapur, audit sanitasi fasilitas, serta peningkatan sistem pengawasan berbasis daerah. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi hasil investigasi agar publik mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. (***)

Editor : Febri Arianto