PADANG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengembangkan potensi wisata di flyover Kelok Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan memanfaatkan izin penggunaan hutan untuk wisata oleh Kementerian Kehutanan.

"Izin penggunaan hutan untuk wisata di daerah itu telah keluar dari Kementerian Kehutanan pada Agustus 2016. Ini kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, di Padang, Selasa (21/2/2017).

Menurutnya, sekarang pemanfaatan flyover Kelok Sembilan tersebut mulai melenceng dari peruntukannya sebagai jembatan penghubung. Banyak orang berhenti dan parkir di atas flyover untuk berwisata, padahal itu sebenarnya tidak boleh.

Selain itu banyak pula pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di flyover tersebut, sehingga membahayakan tidak hanya nyawa mereka, tetapi juga pengguna jalan. "Positifnya, titik itu memiliki potensi wisata untuk dikembangkan, tinggal menatanya. Ini yang sedang kita rencanakan bersama seluruh pemangku kepentingan," kata dia.

Ia menjelaskan berdasarkan desain pengembangan milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Barat, di lokasi itu akan dibangun menara setinggi 40 meter dilengkapi kereta gantung untuk wisata. Rencana itu direvisi sedikit dengan menghilangkan kereta gantung dan menambah tinggi menara menjadi sekitar 60 meter. "Menara itu nanti akan dilengkapi dengan elevator agar masyarakat mudah mengaksesnya," ujar dia.

Kemudian, di samping menara juga akan dilengkapi gedung penyangga yang juga menyediakan lokasi parkir dan sarana prasarana untuk pedagang kaki lima. "Sekarang BKSDA sedang melakukan pengkajian untuk membuat blok tapak untuk pengembangan tersebut. Mei 2017 selesai," kata dia.

Dokumen untuk tender, kata dia, juga akan disiapkan paling lambat akhir 2017 hingga tahun 2018 pembangunan fisik bisa dimulai. "Sekarang kita sedang mengusahakan pembiayaan. Kalau bisa sharing dari APBN dan APBD," kata dia.

Flyover Kelok Sembilan resmi beroperasi pada Oktober 2013 untuk mendukung konektivitas antara Sumbar dan Provinsi Riau. Kementerian PUPR kemudian membangun groundsill yang bertujuan untuk mencegah terjadinya degradasi dasar sungai serta mengurangi kecepatan air untuk perlindungan bangunan.

Bentuknya seperti kolam yang dilengkapi dengan taman hingga masyarakat nyaman untuk menikmati keindahan dan kesejukan alam. Area itu sudah bisa digunakan sejak September 2016. Tidak saja memancing datangnya wisatawan tetapi juga pedagang kaki lima hingga menimbulkan persoalan tersendiri. (*/ANT/PRO2)

�