Diskusi OJK | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dalam program perluasan akses keuangan dan pemulihan ekonomi daerah, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim TPAKD menyadari bahwasanya salah satu kunci untuk menuju Desa Mandiri Sejahtera, adalah melalui pengembangan potensi, fasilitasi bisnis desa, perluasan akses keuangan, dan digitalisasi desa diantaranya melalui pendirian One Stop Service BUMDes Center.

Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto mengatakan, layanan keuangan One Stop Service BUMDes antara lain Pembentukan Pusat Literasi dan Edukasi Keuangan (PELAKU), dan akselerasi pembentukan kelompok/komunitas usaha desa. Kemudian akselerasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mikro dan Asuransi Mikro, fasilitasi pendirian Galeri Investasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Agen Laku Pandai serta pemanfaatan market place UMKMMU & BUMDes digital.

Pelaksanaan Kick Off sebagai salah satu upaya dalam menghadirkan satu agen Laku Pandai dari beberapa Bank pelaksana, khususnya BRI,BPD Lampung, BNI dan Bank Mandiri, di setiap desa/kelurahan di Lampung. Sesuai hasil survey OJK Lampung per Desember 2020 menunjukkan dari total 2.654 kelurahan/desa di Provinsi Lampung (sumber data BPS), 95,59% atau 2.537 kelurahan/desa telah memiliki Agen Laku Pandai yang 589 diantaranya dimiliki oleh BUMDes dan diharapkan dapat bertambah dan merata di setiap desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina mengapresiasi sinergi yang baik antara OJK Lampung, dengan Pemprov Lampung dalam memperluas ketersediaan akses layanan jasa keuangan sampai ke seluruh kelurahan/desa melalui optimalisasi BUMDes sebagai agen Laku Pandai. "Pemprov Lampung melalui program smart village, akan memaksimalkan fungsi desa guna memajukan dan mensejahterakan warga, dengan mendorong menjadi desa mandiri, salah satunya melalui pendirian agen Laku Pandai di setiap desa," ujar Zaidirina.

Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa Nugroho Setijo Nagoro menyampaikan pada tahun anggaran 2021, Kemendesa menetapkan output mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh BUMDes. (RLS/PRO3)