Gubernur Lampung Mirza Saat Menemui Pendemo Petani Singkong | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), menyesalkan aksi unjuk rasa petani singkong yang menolak ajakan dialog langsung dan difasilitasi  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, hingga berujung kericuhan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib petani. Namun Gubernur mengingatkan, solusinya harus dilakukan melalui dialog yang sehat dan bertanggung jawab.

"Saya setengah mati memperjuangkan petani, jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat," kata Rahmat Mirzani Djausal menanggapi aksi unjuk rasa petani singkong di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, tanpa ada demo pun, pihaknya setiap hari terus bergerak memperjuangkan agar harga singkong di Lampung sesuai kesepakatan di Jakarta pada 31 Januari 2025 yakni Rp1.350/kg dengan potongan maksimal 15 persen.

Gubernur mencontohkan, pada Selasa (29/4/2025), Pemprov Lampung bersama Tim Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung menggelar rapat dengan lima kementerian, dan mengusulkan untuk menetapkan standar harga, kadar aci, dan potongan berlaku nasional.

Tujuannya agar produksi tepung tapioka Lampung dapat bersaing di pasar nasional, sehingga pabrik dapat membeli singkong petani sesuai kesepakatan.  Usulan itu disampaikan, karena penetapan harga, kadar aci, dan potongan merupakan kewenangan pusat.

"Tidak semua keputusan harga singkong ini ada di provinsi, terkait keseragaman harga, kadar aci. Potongan yang berlaku nasional, itu kewenangan pusat. Kami sudah berulang kali mendesak pusat menetapkannya segera," ujar Mirza.

Terkait unjuk rasa ini, Gubernur Lampung mengaku kecewa, karena para petani menolak ajakan berdiskusi di dalam ruangan yang disediakan. Mirza menyebut, selama ini Pemprov Lampung rutin berdiskusi membahas isu tata niaga singkong, dan mengindikasikan ada pihak luar yang mencoba memprovokasi dan menunggangi aksi para petani

"Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak, kalau tidak, maka bisa zalim. Pemerintah tidak memaksakan, tapi melihat kondisi di provinsi lain dan luar negeri supaya hasilnya baik buat semua," sebut Mirza.

Gubernur Lampung juga mengingatkan, setiap aksi memiliki implikasi. Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga mengungkapkan kebijakan prorakyat seperti pemulangan 23 ribu ijazah yang tertahan karena tunggakan biaya sekolah, yang mayoritas berasal dari anak-anak petani. Mereka menunggak, dikembalikan ijazahnya supaya bisa sekolah dan bekerja, yang nilainya Rp3-6 juta peranak.

Di bidang pertanian, Gubernur juga menyoroti perjuangannya untuk menambah kuota serapan gabah oleh Bulog, yang awalnya hanya 20 persen, Gubernur Lampung minta tambahan untuk 100 ribu hektare dan 40 ribu petani, agar hasil panen mereka diserap semua, apalagi saat pengusaha enggan membeli dengan harga Rp6.500 perkilogram.

Gubernur juga menyinggung program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor 2 juta warga, termasuk petani. Ia menegaskan, banyak kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat. Namun dirinya tetap berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat.

"Jangan bilang Gubernur tidak mendukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak karena harga singkong ini," tegas Gubernur Mirza. (***)

Editor : Febri Arianto