PEKANBARU (Lampungpro.com): Provinsi Riau kekurangan 415.000 ton beras setiap tahun karena alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, produksi beras di Riau jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Darmansyah penduduk Riau membutuhkan sekitar 660.000 ton beras setiap tahun. Namun provinsi penghasil minyak kelapa sawit itu hanya bisa menghasilkan sekitar 245.000 ton beras per tahun. "Artinya kurang lebih 60 persen beras Riau itu tergantung provinsi lain," ujar Darmansyah di Pekanbaru, Minggu (26/2/2017).

Provinsi Riau, mendapat pasokan beras dari Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan untuk menutup kekurangan beras. "Jika sentra penghasil terganggu pasokannya, misalkan ada bencana alam seperti gempa, maka puluhan truk yang tiap pagi membongkar (muatan beras) di Pekanbaru akan terhenti," kata dia.

Dengan produksi beras yang masih jauh lebih rendah dari kebutuhan, Gubernur Riau menginstruksikan pelaksanaan gerakan makan sagu untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan mengoptimalkan pemanfaatan sagu. "Kami surplus produksi sagu 246.000 ton setahun," kata dia.

Selain itu Riau berencana mencetak sawah baru di beberapa wilayah sesuai instruksi Menteri Pertanian. "Targetnya Menteri sudah minta di wilayah perbatasan Kuala Kampar dibuatkan lahan pertanian padi baru seluas 50.000 hektare," kata Darmansyah.

Provinsi Lampung termasuk yang rutin mengirim beras ke Riau baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah. Pengiriman beras ke Lampung yang dilakukan pemerintah berlangsung sejak September 2016, ketika Pemprov Lampung dan Perum Bulog Divre Lampung mengirim 30 ribu ton beras Medan, Aceh, Riau dan Jambi, melalui Pelabuhan II Panjang. Perinciannya, Aceh 6.000 ton, Medan 3.000 ton, Jambi 17.500 ton dan Riau 2.500 ton. Bulog Divre Lampung merupakan salah satu dari 7 Divre penyangga pangan nasional, karena mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal dan surplus. (ANT/PRO1)