Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada alokasi anggaran Wisata Rohani yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pihak biro perjalanan.

Dalam RDP tersebut terungkap, anggaran Wisata Rohani untuk Tahun Anggaran 2026 mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp5 miliar. Nilai ini dinilai mencengangkan di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi Kota Bandar Lampung.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menilai kebijakan tersebut tidak lepas dari pertimbangan politik yang kuat. Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki keberanian dalam menentukan arah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Kalau kita bandingkan kepentingannya, terlihat jelas. Program seperti Wisata Rohani memiliki nilai visibilitas politik yang tinggi. Secara politik, program ini sangat menjual,” ujar Soma, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, Wisata Rohani mudah diklaim sebagai capaian pemerintah karena indikator keberhasilannya sederhana dan kasat mata, seperti jumlah warga yang diberangkatkan maupun pengembangan destinasi wisata keagamaan.

“Capaian-capaian itu mudah dinilai. Apalagi Bandar Lampung memiliki basis keagamaan yang kuat, sehingga secara politik visibilitas program ini sangat tinggi,” lanjutnya.

Namun, Soma menegaskan, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan publik yang menyentuh persoalan mendasar, seperti penanganan banjir, stunting, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan seperti itu cenderung ‘sunyi’ dalam politik. Hasilnya tidak langsung terlihat, butuh waktu lama, dan secara politik kurang menarik dibandingkan Wisata Rohani,” tegasnya.

Menurut Soma, perbandingan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran. Anggaran lebih condong pada program yang berdampak besar secara politik, ketimbang kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dalam kondisi nyata.

“Wisata Rohani memang lebih kuat implikasi politiknya dibandingkan kebijakan dasar lainnya,” katanya.

Ia pun mendorong agar kepala daerah lebih bijak dalam menggeser orientasi anggaran, dari kepentingan politik menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Perlu ada reformasi anggaran, penataan ulang yang lebih rinci, agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung pada kepentingan publik,” ujar Soma.

Menurutnya, transparansi hasil kebijakan juga penting ditunjukkan kepada publik, misalnya dengan berkurangnya titik banjir atau menurunnya angka stunting sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

“Dari situ publik bisa menilai, seberapa penting Wisata Rohani dalam konteks kebijakan publik dan sejauh mana kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan daerah,” kata dia.

Oleh karena itu, Soma menekankan perlunya keterbukaan pemerintah terkait urgensi dan manfaat anggaran Wisata Rohani.

Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menilai apakah besaran anggaran tersebut masih relevan, atau justru perlu dialihkan untuk penanganan banjir maupun penurunan prevalensi stunting di Kota Bandar Lampung. (***)

Editor : Sandy,