Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, S.E., | Lampungpro.co/IG

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilainya belum ditangani secara optimal oleh pemerintah kota. Ia menyebut, jika terus dibiarkan, permasalahan ini berpotensi menjadi “bola panas” di kemudian hari.

Salah satu isu utama yang disorot Rizaldi adalah buruknya layanan transportasi publik di Kota Tapis Berseri. Menurutnya, penyediaan transportasi umum merupakan kewajiban negara yang telah diatur dalam undang-undang, dan semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Transportasi itu kewajiban negara, ada undang-undangnya. Negara tidak boleh lalai. Ini bukan sekadar kenyamanan, tapi bagian dari hak warga,” ujar Rizaldi saat ditemui, Rabu (30/4/2025).

Rizaldi yang juga fraksi Gerindra ini menilai, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi sektor transportasi. Padahal, menurutnya, jika masalah ini tidak segera ditangani, akan memicu dampak berantai ke sektor lain.

“Kalau transportasi publik tidak dibenahi, ya sudah pasti akan timbul efek domino ke sektor lainnya,” tegasnya.

Selain transportasi, Rizaldi juga menyoroti persoalan parkir yang dinilainya mulai berkembang menjadi isu krusial. Ia menyebut, jika tidak ada langkah serius dari pemerintah kota, permasalahan ini akan memperburuk situasi lalu lintas dan kenyamanan warga.

“Parkir itu juga masalah esensial, ini akan jadi bola panas selanjutnya. Kalau tidak segera ditangani, akan menambah beban dan memperkeruh situasi. Jangan sampai kita sibuk di hilir, tapi abai di hulu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizaldi menyebut Kota Bandar Lampung tengah mengalami “bottleneck” atau penyumbatan kebijakan pada level esensial. Ia menilai kondisi ini terjadi akibat lemahnya koordinasi dan kepemimpinan dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau Bunda (sapaan akrab Wali Kota Eva Dwiana) tidak bisa mengorkestra hal-hal esensial ini, maka semua akan terus menjadi paradoks. Di satu sisi kita ingin kota ini maju dan nyaman, tapi di sisi lain pondasinya belum selesai,” kata Rizaldi.

Kritik terhadap Pemkot Bandar Lampung bukan kali pertama disampaikan Rizaldi. Sebelumnya, ia juga kerap menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti penanganan air lindi, pengelolaan sampah, banjir, hingga infrastruktur jalan yang rusak.

Di akhir pernyataannya, Rizaldi mengajak seluruh pihak di lingkungan pemerintah kota untuk kembali kepada prinsip tata kelola yang baik dan fokus pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.

“Kalau kita tidak mulai dari yang esensial, maka apapun yang dibangun di atasnya akan rapuh. Ini bukan soal siapa yang memimpin, tapi soal tanggung jawab kita pada warga kota ini,” pungkasnya. (***)

Editor : Sandy,