BANDAR LAMPUN (Lampungpro.com): Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat dan menjadi alat memelihara dan mendorong perekonomian daerah. APBD ditargetkan mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen kebijakan APBD 2018 diarahkan pada pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri saat menyampaikan jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicara Tingkat I, di Ruang Sidang DPRD, Jumat (24/11/2017).

Selanjutnya, dalam mendorong perekonomian dan daya saing daerah yang sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Sehingga, sisi belanja langsung APBD Provinsi Lampung 2018 juga memprioritaskan infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan iklim investasi.

Rapat juga digelar dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Raperda usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung terhadap perubahan Perda Provinsi Lampung Nomot 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Rapat dilanjutkan 24 November hingga 8 Desember 2017. Sedangkan Rapat Paripurna Tingkat II akan dilaksanakan pada 11 Desember 2017. (**/PRO2)