BANDAR LAMPUN (Lampungpro.com): Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat dan menjadi alat memelihara dan mendorong perekonomian daerah. APBD ditargetkan mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen kebijakan APBD 2018 diarahkan pada pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri saat menyampaikan jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicara Tingkat I, di Ruang Sidang DPRD, Jumat (24/11/2017).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Johan Sulaiman. Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengenai pos anggaran kesehatan Bachtiar Basri menyampaikan Pemprov Lampung sepaham dengan PKB. "Anggaran Kesehatan mencapai 10,13 persen dan sesuai amanat undang-undang. Sedangkan untuk pengalokasian sarana dan prasarana penunjang bidang kesehatan fokus pada dua kabupaten tertinggal yaitu Pesisir Barat dan Lampung Barat dengan alokasi anggaran Rp84,13 miliar, kata Bachtiar Basri.

Menanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada pos belanja tidak langsung senilai 25% dari seluruh anggaran belanja daerah dalam RAPBD Provinsi Lampung tahun 2018, Bachtiar Basri mengatakan komponen terbesar belanja tidak langsung yaitu belanja hibah Rp1,56 triliun. "Terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp1,20 triliun yang disalurkan ke selurugh jenjang Pendidikan baik SD SMP dan SMA dan SMK negeri dan swasta, kata Wagub.

Selanjutnya, dalam mendorong perekonomian dan daya saing daerah yang sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Sehingga, sisi belanja langsung APBD Provinsi Lampung 2018 juga memprioritaskan infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan iklim investasi.

Rapat juga digelar dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Raperda usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung terhadap perubahan Perda Provinsi Lampung Nomot 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Rapat dilanjutkan 24 November hingga 8 Desember 2017. Sedangkan Rapat Paripurna Tingkat II akan dilaksanakan pada 11 Desember 2017. (**/PRO2)