Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Hampir setiap hari masyarakat disuguhi berbagai aktivitas pemerintah kota di media sosial. Ada peninjauan jalan, pengecekan drainase, kunjungan ke pasar, penyerahan bantuan, hingga sidak ke berbagai lokasi.

Semua terdokumentasi dengan baik.

Semua terlihat bergerak.

Semua terlihat bekerja.

Tidak ada yang salah dengan itu.

Di era digital, pemerintah memang dituntut lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat.

Namun ada satu pertanyaan yang mulai terdengar di warung kopi, di kolom komentar media sosial, hingga dalam obrolan warga sehari-hari:

Apakah pembangunan berjalan secepat publikasinya?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan.

Sebab masyarakat tidak hidup di dalam konten.

Masyarakat hidup di dalam kenyataan.

Mereka melewati jalan yang sama setiap hari.

Mereka menghadapi pelayanan publik yang sama setiap hari.

Dan setiap musim hujan, mereka menghadapi persoalan yang juga nyaris sama.

Baca juga: Jangan Sampai Lampung Menunggu Bima Berikutnya

Ambil contoh banjir.

Nama-nama seperti Sukarame, Way Halim, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukabumi, hingga Kedamaian hampir selalu kembali muncul dalam daftar wilayah terdampak ketika hujan deras mengguyur kota.

Yang menarik, masyarakat kini tidak lagi bertanya mengapa banjir terjadi.

Mereka mulai bertanya mengapa banjir masih terjadi di titik yang sama.

Padahal berbagai upaya telah dilakukan.

Anggaran miliaran rupiah telah dialokasikan untuk pembangunan drainase, normalisasi sungai, pembangunan talud, box culvert, hingga berbagai program pengendalian banjir lainnya.

Artinya persoalan Bandar Lampung bukan karena pemerintah tidak bekerja.

Persoalannya adalah masyarakat masih belum merasakan hasil yang sebanding dengan besarnya upaya yang ditampilkan.

Bukan hanya banjir.

Jalan lingkungan yang rusak dan berlubang juga masih menjadi pemandangan yang tidak sulit ditemukan di sejumlah wilayah kota.

Di era media sosial, kondisi seperti itu cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan publik.

Sebab masyarakat memiliki cara penilaian yang sederhana.

Mereka tidak menghitung berapa banyak kegiatan yang dipublikasikan pemerintah.

Mereka menghitung berapa banyak lubang yang masih mereka hindari setiap hari ketika berangkat bekerja atau mengantar anak ke sekolah.

Karena pada akhirnya, yang dirasakan warga selalu lebih berpengaruh daripada yang ditampilkan kepada warga.

Di sinilah muncul fenomena yang layak dicermati.

Pemerintahan modern perlahan berubah menjadi pemerintahan visual.

Yang terlihat sering kali lebih cepat mendapat perhatian dibanding yang benar-benar selesai.

Kunjungan lebih mudah viral dibanding evaluasi.

Dokumentasi lebih menarik dibanding hasil akhir.

Padahal rakyat tidak pernah meminta video yang bagus.

Rakyat meminta persoalannya selesai.

Mereka tidak meminta konten banjir.

Mereka meminta banjir berkurang.

Mereka tidak meminta dokumentasi jalan rusak.

Mereka meminta jalan yang lebih baik.

Mereka tidak meminta unggahan pelayanan publik.

Mereka meminta pelayanan yang benar-benar memudahkan.

Sesederhana itu.

Karena itu, tantangan terbesar Pemerintah Kota Bandar Lampung hari ini bukan bagaimana terlihat bekerja.

Tetapi bagaimana memastikan hasil kerjanya benar-benar terasa.

Sebab pengalaman mengajarkan bahwa publik bisa menerima berbagai keterbatasan pembangunan.

Yang sulit diterima adalah ketika harapan yang dibangun terlalu tinggi, sementara kenyataan yang dirasakan belum banyak berubah.

Lampung pernah belajar bahwa media sosial bisa menjadi ruang yang sangat kuat untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Ketika ada jarak antara narasi dan realitas, ruang digital sering kali menjadi tempat masyarakat menyampaikan penilaiannya sendiri.

Karena itu, komunikasi publik tetap penting.

Media sosial tetap diperlukan.

Keterbukaan informasi tetap harus dijaga.

Tetapi komunikasi bukan tujuan.

Komunikasi hanyalah alat.

Tujuan akhirnya tetap sama: menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebab pada akhirnya warga tidak menilai kota dari jumlah unggahan.

Mereka menilai dari jalan yang mereka lewati.

Dari drainase yang berfungsi.

Dari banjir yang berkurang.

Dari pelayanan yang semakin mudah.

Popularitas bisa dibangun oleh algoritma.

Tetapi kepercayaan hanya dibangun oleh hasil.

Dan ketika kamera dimatikan, ketika video selesai diunggah, dan ketika perhatian publik berpindah ke isu lain, warga tetap hidup di kota yang sama.

Karena itu Bandar Lampung tidak membutuhkan politik yang semakin fotogenik.

Bandar Lampung membutuhkan pembangunan yang semakin terasa. (EdAI)