Rapat Komisi di DPRD Lampung Selatan | Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung Selatan, memberikan perhatian pada pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel, serta penyelenggaraan jalan kabupaten yang berkualitas, tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi.

Keduanya membutuhkan pengawasan yang kuat, agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas, tapi benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut, dibahas dalam rapat pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dipusatkan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan pada Kamis (15/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Lampung Selatan, Yudi Suprayoga, dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Lampung Selatan Tahun 2026.

Pembahasan kedua Ranperda tersebut, bukan sekadar bagian dari agenda pembentukan produk hukum daerah. Lebih jauh, regulasi ini berkaitan langsung dengan tata kelola kekayaan publik, efektivitas penggunaan anggaran, serta tanggung jawab pemerintah daerah, dalam menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, DPRD Lampung Selatan memiliki peran penting, tidak hanya dalam pembentukan peraturan daerah, tapi juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Regulasi yang baik harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten, agar implementasinya sesuai dengan tujuan, ketentuan hukum, dan kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, kepastian regulasi diperlukan untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan status kepemilikan, optimalisasi pemanfaatan aset, serta mencegah potensi penyalahgunaan maupun kerugian daerah.