Rapat Komisi di DPRD Lampung Selatan | Lampungpro.co

Aset pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan inventaris, melainkan kekayaan publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Karena itu, fungsi pengawasan DPRD Lampung Selatan menjadi penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan aset dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan perlu diarahkan pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan, kejelasan tanggung jawab pengelola, serta efektivitas pemanfaatan aset agar tidak terbengkalai atau justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, pembahasan Ranperda ini perlu menghasilkan landasan hukum yang tidak hanya mengatur tata cara pengelolaan aset, tetapi juga memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dan membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 memiliki arti strategis, karena jalan merupakan penunjang utama mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Namun persoalan jalan tidak dapat diselesaikan, hanya dengan menetapkan regulasi atau mengalokasikan anggaran. Perencanaan yang tepat, pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, pengawasan mutu, dan pemeliharaan berkelanjutan merupakan rangkaian yang harus berjalan beriringan.

Dalam hal ini, DPRD Lampung Selatan melalui fungsi pengawasannya memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan penyelenggaraan jalan kabupaten berjalan sesuai kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan.