Petani padi Waytuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, saat panen padi Desember 2020. LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

Tanaman padi siap panen di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dibidik Selasa (9/3/2021). LAMPUNGPRO.CO/HKTI PRINGSEWU

Di sisi lain, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN), Suryo Wioyono, melaporkan tak ada panen padi bermasalah di Jawa, Sumatera hingga Merauke sehingga kebijakan impor tidak diperlukan. "Impor kalau ada sesuatu, bencana alam, hama, penyakit berskala besar, sehingga terjadi gangguan produksi yang besar sehingga khawatir. Misalnya serangan wereng yang besar pada 2017, 2018 impor, itu masuk akal. Tapi ini kan nggak ada sesuatu yang besar terjadi," kata Suryo kepada BBC News Indonesia, Selasa (9/3/2021).

Terkait hal ini, Guru Besar IPB, Profesor Dwi Andreas Santosa, mengatakan keputusan impor beras sebagai kebijakan 'tak masuk akal'. Menurutnya, stok beras saat ini masih melimpah terlihat dari harga kering panen yang justru menurun di akhir 2020.

Semestinya harga gabah kering panen naik di akhir tahun karena masuk masa paceklik. Saat itu petani dalam tahap mulai merawat tanaman, sehingga gabah yang diperdagangkan jumlahnya kecil 

"Menurun di akhir tahun itu justru anomali. Karena gabah kering panen hampir selalu naik, sampai puncaknya di bulan Januari dan Februari, baru Maret turun," kata Ketua Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini.

AB2TI juga melakukan survei melalui jaringan petani di sentra-sentra produksi padi yang tersebar di 89 kabupaten di 18 provinsi. Pada September tahun lalu, AB2TI mencatat harga GPK Rp.4.800/kilogram, lalu turun pada Oktober menjadi Rp4.564/kilogram. GPK kemudian merosot lagi pada November dan Desember masing-masing Rp4.483/kilogram dan Rp4.263/kilogram.