Petani padi Waytuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, saat panen padi Desember 2020. LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

Wardiyono juga mengaku kesulitan untuk menjual padinya, karena kondisinya basah sehingga perlu dikeringkan. "Ketika petani kesulitan menjual gabah kayak begini, pemerintah impor, itu ironis. Kita itu kesulitan menjual kok pemerintah malah membeli dari luar, itu kan menyakitkan," katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (09/03).

BACA SEBELUMNYA: Pemerintah Akan Impor 1 Juta Ton Beras dari Vietnam, HKTI Lampung: Lukai Hati Petani

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan rencana impor beras sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi. "Bulog bersama kementerian perdagangan mengatur masuknya ini untuk jaga stok sampai dengan akhir tahun 2021, jaga stok 1,5 juta ton," katanya kepada BBC News Indonesia.

Musdhalifah juga menyinggung peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) terkait antisipasi krisis pangan akibat situasi pandemi. "Sehingga harus punya stok yang kita yakin cukup. Karena kan FAO sudah me-warning di masa pandemi ini bisa terjadi krisis pangan, sehingga kita harus siap mengatasi itu semua," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras ini sudah disepakati antar-kementerian. Tujuannya sebagai 'iron stock' yang ia sebut sebagai cadangan di mana pemerintah melalui bulog bisa memastikan ketersediaan beras itu selalu ada."Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apa pun, karena ini dipakai untuk iron stock dan ini sudah kita sepakati, sudah kita perintahkan waktu tempat dan harga itu di tangan saya," kata Mendag Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu.

Rencana impor beras ini pertama kali dihembuskan Menteri Koodinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kementerian perdagangan pekan lalu. Airlangga mengatakan penyediaan ini diperlukan untuk bantuan sosial berupa beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), antisipasi banjir, dan pandemi.

Rencana impor beras yang ini disampaikan ini sehari sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk mencintai produk dalam negeri. "Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil," kata Persiden Jokowi seperti dikutip dari situs sekretariat negara, Jumat (5/3/2021).